Tiongkok Tetapkan Mekanisme Harga Terbaru untuk Energi Ramah Lingkungan

Beijing: Tiongkok telah mengeluarkan pedoman perdagangan energi ramah lingkungan jangka menengah dan panjang dengan menyerukan pendekatan harga berbasis pasar.
 

Baca juga: VW hingga L'Oréal Terintimidasi Lesunya Ekonomi Tiongkok

Menurut pemberitahuan yang dikeluarkan bersama oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) dan Administrasi Energi Nasional (NEA) aturan tersebut menetapkan mekanisme harga di mana harga listrik ramah lingkungan akan ditentukan oleh harga listrik ditambah harga sertifikat ramah lingkungan.

"Transaksi tidak boleh tunduk pada batasan harga apapun kecuali ditentukan oleh negara, dan perdagangan energi ramah lingkungan tidak boleh digunakan sebagai cara untuk menyamarkan penurunan harga," katanya, dilansir Channel News Asia, Jumat, 23 Agustus 2024.

Perdagangan energi ramah lingkungan

Perdagangan energi ramah lingkungan adalah pendekatan berbasis pasar untuk mendorong konsumsi listrik ramah lingkungan yang dapat membantu Tiongkok beralih dari ketergantungan pada subsidi. Peraturan ini juga bertujuan untuk menstandarisasi perdagangan energi ramah lingkungan di seluruh wilayah.

Perdagangan ini telah diujicobakan di Beijing, Guangzhou, dan Mongolia sejak 2021, namun dengan aturan dan mekanisme penetapan harga yang berbeda-beda. Transaksi tersebut tumbuh rata-rata sebesar 283 persen dari 2021 hingga 2023, ketika 69,7 miliar kilowatt-jam energi ramah lingkungan diperdagangkan. Jumlah tersebut mewakili sekitar satu persen konsumsi listrik Tiongkok tahun lalu.

Dengan aturan baru ini, NDRC dan NEA juga berupaya mempermudah perusahaan berorientasi ekspor untuk berpartisipasi. Namun, para peneliti telah memperingatkan ketidakpastian sertifikat hijau Tiongkok akan diakui secara internasional. Angin dan matahari, termasuk sumber daya yang didistribusikan, tenaga air dan panas bumi semuanya tercakup dalam pedoman ini.

Tiongkok berupaya mereformasi sektor kelistrikannya untuk menciptakan pasar spot nasional yang terpadu pada 2030, namun sebagian besar transaksi masih dilakukan berdasarkan kontrak jangka menengah dan panjang.