Gencarkan Patroli, Bawaslu-Polri Antisipasi Politik Uang Jelang Pilkada

Jakarta: Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan telah berkoordinasi dengan Polri dalam memitigasi kerawanan pada kontestasi Pilkada serentak 2024. Koordinasi dilakukan dari Polda hingga Polsek di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Bagja usai menghadiri rapat koordinasi membahas kesiapan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak pada Rabu, 27 November 2024. Rakor yang diinisiasi oleh Polri ini juga turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua DKPP RI Heddy Lugito, dan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon.

"Untuk melakukan mitigasi-mitigasi terhadap indeks kerawanan yang berpotensi terjadi di lingkungan provinsi maupun kabupaten atau kota," kata Bagja di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 25 November 2024.

Selain itu, Bagja menyampaikan pihaknya bersama jajaran Polri juga akan melakukan patroli pengawasan. Tujuannya, untuk mengantisipasi terjadinya praktik kecurangan seperti politik uang hingga pengerahan massa jelang waktu pencoblosan.

"Kami melakukan patroli pengawasan terhadap seluruh hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada pilkada kali ini, terutama praktik-praktik politik uang, pengerahan massa, dan lain lain," jelas Bagja.
 

Baca juga:  TNI Kerahkan Personel hingga Alutsista Kawal Pilkada

Dengan begitu, dia berharap seluruh kendali, kontrol, dan keamanan pada saat hari pemungutan suara dapat dijaga dengan baik. Namun, Bagja memastikan hingga saat ini tidak ada laporan tentang adanya pergerakan massa.

"Kami berharap praktik-praktik politik uang dapat direduksi dengan adanya patroli pengawasan ini, dan terima kasih kepada seluruh kesiapan penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten atau kota," imbuhnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku telah menerima indeks kerawanan Pilkada dari Bawaslu. Kapolri mengatakan salah satu tempat yang memiliki potensi rawan yakni di wilayah timur Indonesia.

"Di wilayah di Papua dan juga di wilayah yang paslonnya hanya dua dan juga wilayah-wilayah yang memiliki calon hanya satu orang. Tentu ini menjadi perhatian-perhatian lebih," kata Listyo.

Selain itu, Listyo menyebut wilayah terjauh, terluar, juga akan menjadi perhatian khusus Polri dan stakeholder terkait. Sebab, secara geografi akan mengalami sedikit kesulitan untuk distribusi logistik.

Meski demikian, mantan Kabareskrim Polri ini memastikan pihaknya telah menganalisa segala potensi yang ada. Dia memastikan Korps Bhayangkara siap mengawal pemungutan suara pada Rabu, 27 November 2024.

Polri menggelar Operasi Mantap Praja dalam mengamankan Pilkada. Sementara itu, untuk mengamankan konflik sosial, bencana, hingga teror akan diamankan dalam Operasi Aman Nusa.

"Semuanya tentunya telah memiliki tugas dan SOP (standar operasional prosedur) yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota," ujar Kapolri.