Seratusan Tokoh Menyatakan Tolak Penghitungan Suara Pilpres 2024

Jakarta: Seratusan tokoh menyatakan menolak bersama-sama hasil penghitungan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mereka menilai kontestasi politik itu penuh dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin yang memimpin pembacaan sikap tersebut di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.

Para tokoh juga menyatakan pelaksanaan Pilpres 2024 telah menyimpang. Khususnya dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

"Serta etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan," ujar Din.

Dasar sikap tersebut disampaikan diklaim karena mencermati penyelenggaraan Pilpres 2024. Mulai dari jelang tahapan hingga penayangan hasil quick count serta real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Pilpres 2024 mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Hal demikian ditandai adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih, seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU, yang tidak diselesaikan dengan baik," ujar Din.
 

Baca juga:  Hak Angket Kecurangan Pemilu Butuh Kekuatan Politik di Parlemen

Faktor lainnya yakni telah terjadi berbagai bentuk intimidasi, tekanan, bahkan ancaman terhadap rakyat. Lalu, pengerahan aparat pemerintahan untuk mendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Para tokoh turut menyoroti keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga pemberian bantuan sosial (bansos) yang gencar jelang pemungutan suara. Bansos juga diberikan langsung oleh Kepala Negara.

Beberapa faktor lainnya yakni menyoal penggelembungan suara di sejumlah TPS untuk pasangan Prabowo-Gibran. Selain itu, mereka juga menyinggung soal rekayasa kecurangan dari data IT milik KPU.

"Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri, dan dirancang (by design) menguntungkan paslon 02," kata Din.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani 135 tokoh. Mereka klaim masih banyak tokoh yang akan ikut teken sikap tersebut ke depannya.