DPR Bakal Evaluasi Penyelenggaraan Haji, Berpeluang Bentuk Pansus

Jakarta: DPR akan mengevaluasi penyelenggaraan haji bersama Kementerian Agama (Kemenag). Termasuk membicarakan soal pembentukan panitia khusus (pansus) haji.

"Kemudian apakah pansus ini bisa dibahas. Tentu kita lihat setelah dilakukan rapat evaluasi di tingkat Komisi VIII DPR RI sebagaimana yang diatur dalam undang-undang," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily melalui keterangan tertulis dikutip Selasa, 25 Juni 2024.

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR itu mengatakan penyelesaian masalah penyelenggaraan haji tidak bisa dilakukan secara parsial. Namun, harus melalui pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

"Lembaga-lembaga ini tentu memiliki mitra masing-masing di setiap komisi," ucap Ace.

Baca: Pelaksanaan Haji Dinilai Bermasalah, DPR Didorong Bentuk Pansus

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat itu mencontohkan untuk menangani masalah visa yang berkaitan dengan Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri, serta penanganan kesehatan melibatkan Komisi IX. Lalu, hubungan diplomatik melibatkan Komisi I, dan soal imigrasi melibatkan Komisi III.

"Pada pelaksanaannya, penyelenggaraan haji ini juga melibatkan kementerian lain seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam penanganan masalah kesehatan jemaah haji, Kementerian Luar Negeri dalam hubungan diplomatik dengan Pemerintah Arab Saudi, serta Direktorat Jenderal Imigrasi terkait dengan masalah visa haji ilegal," ujar Ace.