Panglima: TNI Tak Boleh Berpolitik

Jakarta: Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan jajarannya tetap netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu disampaikan eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menyikapi penilaian TNI tak netral lantaran pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut presiden boleh berkampanye saat berada di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

"Saya rasa secara Undang-Undang TNI kita sudah jelas bahwa TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis," ujar Agus di Lapangan Taxy Way Echo Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis 1 Februari 2024.

Agus menambahkan sanksi pidana bakal diberikan apabila ada jajarannya yang terbukti terlibat politik praktis. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 494 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

"Kita ikuti saja koridor seperti itu," bebernya.
 

Baca juga: 446.219 Personel TNI Dikerahkan Amankan Pemilu 2024

Jenderal bintang empat itu menilai penting bagi masyarakat untuk ikut mengawasi secara aktif jalannya Pemilu 2024. Sehingga tidak terjadi kecurangan.

"Saya dari masing-masing kelompok mengawasi sehingga tidak ada kecurigaan pada pelaksanaan pencoblosan," pungkasnya.

Sebelumnya, pengamat pertahanan dan militer Connie Rahakundini Bakrie mengomentari situasi dan lokasi Presiden Jokowi saat menyampaikan presiden boleh berkampanye. Saat itu, Presiden melangsungkan sesi wawancara dengan latar belakang anggota TNI Angkatan Udara (AU). 

"Seolah-olah memberikan pesan kepada masyarakat, TNI di belakang saya (Presiden Jokowi)," ujar Connie dalam diskusi publik bertajuk 'Pemilu Curang: Menyoal Netralitas Presiden, Hingga Pelaporan Kemhan ke Bawaslu', di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Januari 2024.