Tolak Politisasi Bansos Jelang Pencoblosan

Jakarta: Pemerintah dan seluruh pihak terkait diharap tidak menjadikan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat sebagai alat penarik suara untuk calon tertentu. Penegasan itu diserukan karena politisasi bansos makin marak jelang pencoblosan.

"Kita menyaksikan dengan kasat mata bagaimana bansos dipolitisasi, aparat dikerahkan untuk kemenangan paslon tertentu," kata Koordinator AMIN Muda Muhammad Farhan di Jakarta, Jumat, 9 Februari 2024.

Farhan meminta seluruh anggota AMIN Muda mengajak masyarakat di sekitarnya untuk menolak pemberian bansos yang berbau politik. Menurutnya, banyak warga yang mulai mengecam pemberian bansos yang berbau politik, salah satunya di Kampung Melayu Barat, Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Pengurus AMIN Muda DKI Jakarta Grady Nagara menilai politisasi bansos merupakan bagian dari kecurangan pemilu. Permainan itu diyakini hanya menambah daftar buruk demokrasi di Indonesia jika terus dilakukan.

"Mulai dari pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua MK dan Ketua KPU, keberpihakan Presiden pada salah satu paslon yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan negara, hingga mempolitisasi bansos," ucap Grady.
 

Baca juga:  Survei Roy Morgan Prediksi Pilpres 2024 Bergulir Dua Putaran

Grady meyakini politisasi bansos nyata terjadi. Sebab, pemerintah marak dan semangat bergerak saat pencarian suara dalam pemilu berlangsung.

Co-Captain Timnas AMIN Jumhur Hidayat turut menyoroti politisasi bansos ini. Menurutnya, bantuan itu tidak sejatinya dibarengi dengan kepentingan pribadi. Dia sepakat dengan mantan Penyidik KPK Novel Baswedan yang tegas menolak politisasi bansos.

"Bansos harus bermanfaat untuk orang yang membutuhkan, bukan orang yang membagikan," tutur Jumhur mengutip pernyataan Anies Baswedan.