Pemprov DKI Beri Pembebasan PBB-P2 bagi Guru dan Dosen, Ini Ketentuannya

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan fasilitas pembebasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi guru, dosen, dan tenaga kependidikan (tendik) yang memenuhi persyaratan. Kebijakan ini berlaku bagi tenaga pendidik dan kependidikan berstatus aparatur sipil negara ( ASN ) maupun non-ASN, termasuk yang telah memasuki masa pensiun.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 857 Tahun 2025 tentang Kriteria Pemberian Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Fasilitas ini diberikan atas permohonan wajib pajak untuk objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pihak yang memenuhi kriteria.

Mengutip akun Instagram resmi @humaspajakjakarta, Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ) DKI Jakarta turut menyampaikan informasi mengenai fasilitas pembebasan pokok PBB-P2 tersebut. Bapenda juga mengimbau calon pemohon untuk memahami ketentuan yang berlaku dan menyiapkan dokumen persyaratan sebelum mengajukan permohonan.

"Pemprov DKI Jakarta memberikan fasilitas pembebasan pokok PBB-P2 bagi guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi kriteria. Nah, buat Bapak/Ibu yang ingin mengajukan fasilitas ini, yuk, kenali ketentuan dan siapkan dokumen persyaratannya terlebih dahulu," tulis Bapenda melalui akun tersebut dikutip Senin, 9 November 2026.

Kriteria Penerima Pembebasan Pokok PBB-P2

Fasilitas pembebasan pokok PBB-P2 dapat diajukan oleh wajib pajak yang memenuhi kriteria pekerjaan dan status kepegawaian. Berikut kelompok yang berhak mengajukan permohonan:

• Guru dan tenaga kependidikan tetap atau penuh waktu di satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan. Ketentuan ini berlaku bagi pegawai berstatus PNS maupun non-PNS, termasuk pensiunannya.
• Dosen dan tenaga kependidikan tetap atau penuh waktu di perguruan tinggi, baik yang berstatus PNS maupun non-PNS, termasuk pensiunannya.

Ketentuan Pengajuan Pembebasan PBB-P2

Selain memenuhi kriteria pekerjaan, pemohon perlu memperhatikan sejumlah ketentuan dalam pengajuan pembebasan. Berikut aturan yang berlaku:

1. Pajak belum dilunasi

Pajak terutang atau pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak yang diajukan untuk pembebasan belum dilunasi.

2. Tidak wajib bebas tunggakan

Wajib pajak tetap dapat mengajukan permohonan meskipun masih memiliki tunggakan pajak daerah. Artinya, tidak ada kewajiban melunasi seluruh tunggakan sebelum mengajukan fasilitas ini.

3. Periode pembebasan

Pembebasan dapat diberikan untuk tahun pajak berjalan dan/atau tahun pajak sejak terpenuhinya kondisi objek pajak.

4. Khusus objek yang disita

Untuk objek PBB-P2 yang disita instansi pemerintah dan masih memiliki tunggakan, pembebasan berlaku sejak tahun pajak saat penyitaan dilakukan. Ketentuan ini berlaku hingga salah satu kondisi berikut terjadi:

• Pemenang lelang ditetapkan.
• Objek pajak dikembalikan kepada pemiliknya.
• Objek pajak ditetapkan sebagai barang milik negara.

5. Penentuan kondisi objek pajak

Penentuan pembebasan tersebut mengikuti kondisi objek PBB-P2 pada 1 Januari.

Dokumen yang Dibutuhkan dan Cara Mengajukan

Pengajuan pembebasan pokok PBB-P2 dapat dilakukan secara daring melalui laman pajakonline.jakarta.go.id. Sebelum mengajukan permohonan, pemohon perlu menyiapkan sejumlah dokumen pendukung untuk membuktikan status pekerjaan dan hubungan dengan wajib pajak apabila pengajuan dilakukan oleh pasangan.

Berikut dokumen yang perlu disiapkan:

1. Dokumen pengangkatan

Fotokopi keputusan pengangkatan sebagai guru dan tenaga kependidikan atau dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi.

2. Surat keterangan dari tempat kerja

Fotokopi surat keterangan, surat pernyataan, atau dokumen sejenis dari pimpinan tempat kerja. Format surat tersebut harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan Kepala Bapenda.

3. Dokumen pensiunan non-PNS

Surat keterangan, surat pernyataan, atau dokumen sejenis yang menerangkan bahwa pemohon berstatus sebagai pensiunan guru, dosen, atau tenaga kependidikan non-PNS.

4. Dokumen hubungan perkawinan

Fotokopi buku nikah, akta nikah, kartu keluarga, atau dokumen lain yang menunjukkan hubungan perkawinan antara pemohon dan wajib pajak. Dokumen ini diperlukan apabila permohonan diajukan oleh suami atau istri wajib pajak.