Nenek Rumsih

DI antara gemuruh hiruk pikuk perpolitikan belakangan ini, tersembul cerita pahit dari Bogor yang cukup mengiris perasaan. Kisah itu tentang Nenek Rumsih, perempuan lanjut usia yang pada akhir Oktober 2026 harus berurusan dengan hukum sosial jalanan karena kedapatan mencuri sejumlah barang kebutuhan pokok.

Ia mencuri bukan lantaran ingin menumpuk kekayaan, melainkan karena hidup sedang tidak memberinya banyak pilihan. Suaminya sakit, penghasilan tak menentu, sementara utang kepada rentenir terus menekan. Malangnya, bukan pertolongan yang datang. Ia justru menjadi sasaran persekusi setelah tepergok mencuri. Kerudungnya dilepas, pakaiannya disobek.

Pencurian yang dilakukan Nenek Rumsih tentu saja salah. Tulisan ini juga tidak sedang membenarkan pencurian. Akan tetapi, tindakan main hakim sendiri, persekusi, dan memperlakukan perempuan tua yang tengah menghadapi kesulitan hidup seperti itu juga bukan sesuatu yang bisa dibenarkan. Dari perspektif hukum, tindakan itu salah karena menormalisasi budaya kekerasan yang melanggar prinsip rule of law dan hak asasi manusia.

Namun, tidak hanya itu yang menjadi persoalan. Kalau kita potret dari perspektif lain, ada persoalan yang lebih besar di balik peristiwa tersebut. Kemiskinan dan rapuhnya perlindungan sosial nyatanya bisa membuat seseorang begitu mudah terjerumus ke dalam situasi menyedihkan.

Kisah Nenek Rumsih menjadi semakin getir ketika kita meletakkannya di samping kabar ekonomi terkini. Beberapa hari setelah kejadian di Bogor itu, Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 mencapai 5,47%.

Mengapa getir ketika menyandingkan dua kabar itu? Karena di satu sisi pertumbuhan 5,47% itu merupakan angka yang tak bisa disebut rendah. Ia menunjukkan aktivitas ekonomi nasional masih bergerak dan berbagai sektor produksi tetap tumbuh. Namun, di sisi lain, ada Nenek Rumsih yang mungkin tak pernah tahu dan tak pernah merasakan apa itu pertumbuhan ekonomi, terpaksa mencuri untuk sekadar bertahan hidup.

Dua kenyataan itu seperti berasal dari dua Indonesia yang berbeda. Di atas kertas ada ekonomi nasional berlari cukup kencang, tetapi di atas lapangan ada warga yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus berhadapan dengan utang yang menjerat, bahkan berujung tindakan nekat.

Itulah bukti bahwa angka pertumbuhan tidak otomatis menggambarkan bahwa kehidupan seluruh warga ikut membaik. Ekonomi bisa tumbuh, tetapi tidak semua orang tumbuh bersama ekonomi. Artinya, hasil pertumbuhan belum dinikmati secara merata. Ada kelompok yang memiliki kesempatan lebih besar untuk menikmati kue ekonomi, sementara sebagian lainnya masih sibuk memastikan dapur mereka tetap mengebul.

Ilustrasi pencurian. Foto: Metrotvnews.com/Khairunnisa.

Ada satu kata untuk menjelaskan hal tersebut, yaitu ketimpangan. Data ketimpangan memang patut menjadi perhatian. Menurut BPS, rasio gini Indonesia pada Maret 2026 mencapai 0,368, naik dari 0,363 pada September 2025. Rasio gini yang naik menunjukkan ketimpangan ekonomi atau pengeluaran di masyarakat semakin lebar.

Belum lagi kalau kita data lain bahwa kelompok 40% penduduk terbawah hanya menikmati 19,22% distribusi pengeluaran nasional. Dari angka-angka itu jelas tergambar bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghapus ketimpangan distribusi hasil pembangunan.

Orang-orang seperti Nenek Rumsih sangat mungkin termasuk kelompok yang tak pernah menikmati distribusi pertumbuhan itu. Sekadar rembesannya pun barangkali tidak. Bagi kelompok itu, jangankan bicara ekonomi yang membaik, untuk sekadar memenuhi kebutuhan pokok mereka empot-empotan setiap hari. Beras, minyak goreng, telur, dan biaya listrik tidak bisa menunggu sampai ekonomi membaik. Semua itu harus dibayar hari ini, bukan nanti ketika angka pertumbuhan kembali diumumkan.

Lalu, ketika penghasilan tidak lagi mencukupi, utang menjadi jalan pintas. Celakanya, jalan pintas itu sering kali justru menjadi jalan masuk menuju persoalan yang lebih panjang. Pinjaman ke rentenir berbunga tinggi dan penagihan yang menekan akan membuat keluarga miskin kian sulit keluar dari kesulitan. Utang yang semula untuk menyambung hidup malah berubah menjadi beban yang terus menggerogoti.

Pemerintah mungkin akan berdalih, 'kami kan telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial yang besar. Berbagai program bantuan sosial, mulai dari bantuan pangan, PKH, hingga jaminan kesehatan, juga telah kami jalankan'.

Tidak salah, sih, tapi apakah besarnya anggaran menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan? Sesungguhnya yang lebih penting ialah apakah bantuan itu benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, tepat waktu, dan mampu mencegah keluarga jatuh semakin dalam ketika menghadapi kesulitan?

Kita tidak tahu apakah Nenek Rumsih selama ini menerima bantuan sosial atau tidak. Namun, kisahnya cukup menjadi pengingat bahwa kerentanan ekonomi tidak selalu terlihat dalam data administrasi. Mereka bisa saja luput dari pendataan, tapi tak pernah luput dari kerasnya kehidupan.

Karena itu, pertumbuhan ekonomi semestinya tidak berhenti menjadi kabar baik di atas kertas. Ia harus terasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan. Pembangunan bukan sekadar memperbesar kue ekonomi, melainkan juga memastikan mereka yang berada di bawah tidak hanya kebagian remah-remahnya. Atau bahkan tidak kebagian sama sekali.