Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar. Foto: dok. Kemenko PM.
Pemerintah Pastikan Hutan Kota UI Tak Dialihfungsikan jadi Sekolah Rakyat
Gabriella Thesa Widiari • 18 November 2026 10:21
Jakarta: Pemerintah memastikan kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) tidak dialihfungsikan menjadi Sekolah Rakyat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan kabar mengenai pemanfaatan area hijau kampus tersebut.
"Lagi ramai diperbincangkan isu bahwa Sekolah Rakyat akan dibangun di Hutan Kota UI. Perlu saya tegaskan, saya sampaikan bahwa itu tidak benar," ujar Muhaimin dalam rekaman video, Rabu, 18 November 2026.
"Saya sudah berkoordinasi dengan para pihak, termasuk yang paling bertanggung jawab dalam hal Sekolah Rakyat yaitu Menteri Sosial. Bahwa tidak ada rencana atau bahkan keputusan apa pun menyangkut penggunaan Hutan Kota UI untuk Sekolah Rakyat," ucap Muhaimin.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah mencari lokasi lahan yang tepat untuk mendirikan Sekolah Rakyat. Fasilitas pendidikan itu diproyeksikan untuk menampung anak-anak di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), khususnya di DKI Jakarta.

Kawasan Hutan Kota UI. Foto: dok. Antara.
Namun, hingga saat ini belum ada lahan yang disetujui untuk dijadikan lokasi Sekolah Rakyat. Di sisi lain, Ketua Umum PKB itu menegaskan tidak akan pernah menyetujui segala bentuk rencana yang mengalihfungsikan kawasan hutan kota mana pun menjadi gedung maupun bangunan fisik.
"Tidak ada rencana itu, dan saya pastikan saya sendiri tidak akan setuju penggunaan kawasan hutan kota untuk bangunan-bangunan," kata Muhaimin.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul telah membantah isu tersebut. Ia menjelaskan pembangunan Sekolah Rakyat memiliki standar persyaratan ketat, mulai dari analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), kepastian bebas dari kawasan rawan bencana, hingga kepatuhan tata ruang, yang prosesnya memakan waktu sekitar enam bulan hingga satu tahun.
"Jadi kalau ada yang kritik, ya kita ucapkan terima kasih. Yang jelas, kami menolak kalau misalnya itu di hutan kota, ya Pak Pram, menolak. Saya juga menolak. UI juga menolak. Ya, saya juga menolak. Nanti kita luruskan bersama," ujar Gus Ipul.