Tony Blair Institute Terseret Isu Dugaan Pembersihan Etnis Gaza

London: Lembaga think-tank milik mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, yakni Tony Blair Institute (TBI), dikaitkan dengan sebuah proyek kontroversial terkait rencana rekonstruksi Gaza pasca-perang, yang oleh banyak pihak dikecam karena mengandung unsur pembersihan etnis terhadap warga Palestina.

Laporan investigatif Financial Times (FT) yang dirilis pada Minggu, 6 Juli 2025, mengungkap adanya dokumen presentasi berjudul The Great Trust—sebuah proposal dari sekelompok pengusaha Israel dengan dukungan konsultan dari Boston Consulting Group (BCG).

Mengutip dari Middle East Eye, Senin, 7 Juli 2025, rencana BCG mengasumsikan bahwa setidaknya 25 persen warga Palestina akan meninggalkan Gaza "secara sukarela", dan sebagian besar dari mereka tidak akan pernah kembali. Belum jelas apakah warga Palestina akan memiliki pilihan dalam hal ini, namun proposal ini telah secara luas dikecam sebagai bentuk pembersihan etnis terhadap penduduk asli wilayah tersebut.

Proyek ini bertujuan untuk mengubah wilayah Gaza—yang sebagian besar telah hancur akibat serangan Israel—menjadi pusat investasi yang menguntungkan. Elemen inti dari proposal ini termasuk skema perdagangan berbasis blockchain, zona ekonomi khusus dengan pajak rendah, dan pulau-pulau buatan yang dimodelkan berdasarkan garis pantai Dubai.

Meskipun TBI menegaskan bahwa mereka tidak menyusun atau mendukung dokumen tersebut, dua staf lembaga itu dilaporkan berpartisipasi dalam diskusi terkait inisiatif tersebut.

Tony Blair Institute didirikan oleh mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair pada tahun 2016 dengan tujuan menggalakkan reformasi kebijakan global dan memerangi ekstremisme.

Bantahan TBI

Satu dokumen internal TBI—berjudul Gaza Economic Blueprint—diedarkan dalam kelompok proyek tersebut dan memuat proposal ekonomi serta infrastruktur yang ambisius.

Dokumen itu mencakup pembangunan pelabuhan laut dalam yang menghubungkan Gaza ke koridor India–Timur Tengah–Eropa, serta rencana pembangunan pulau buatan di lepas pantai.

Satu hal yang signifikan, berbeda dengan proposal dari pengusaha Israel, dokumen TBI tidak menyarankan relokasi warga Palestina—gagasan yang sebelumnya didukung oleh Presiden AS Donald Trump dan dikecam secara internasional sebagai bentuk pembersihan etnis di Gaza.

Meskipun terdapat sejumlah kesamaan ide, Tony Blair Institute menyatakan tidak berperan dalam penyusunan maupun persetujuan atas presentasi versi BCG.

Awalnya, TBI membantah keterlibatan apa pun, dengan juru bicara yang mengatakan kepada FT: “Laporan Anda sepenuhnya keliru... TBI tidak terlibat dalam penyusunan dokumen tersebut.”

Namun, setelah FT menunjukkan bukti keberadaan grup pesan beranggotakan 12 orang—termasuk staf TBI, konsultan BCG, dan penyelenggara Israel—lembaga itu mengakui bahwa stafnya mengetahui dan hadir dalam diskusi terkait.

“Kami tidak pernah mengatakan bahwa TBI sama sekali tidak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh kelompok ini,” jelas juru bicara tersebut.

TBI menyatakan bahwa pihaknya hanya dalam mode “mendengarkan”, dan bahwa dokumen internal mereka adalah salah satu dari banyak analisis yang disusun untuk mengeksplorasi berbagai skenario pascaperang.

Baca juga:  Dugaan Kejahatan Perang Tony Blair, yang Ditunjuk Sebagai Anggota Pengawas Danantara