Publik Harus Diberikan Akses Mengawasi Kinerja LPK BUMN

Jakarta: Anggota Komisi VII DPR, Erna Sari Dewi, menyayangkan tidak terbukanya kinerja Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) BUMN, yakni Surveyor Indonesia, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dan Superintending Company Indonesia (Sucofindo). Ketiga entitas tersebut merupakan BUMN yang bertugas melayani publik, sehingga publik harus tahu kinerja perusahaan tersebut.

"Seharusnya ketiga surveyor ini, LPK ini, menganut sistem akuntabilitas terbuka," kata Erna dalam RDP Komisi VII DPR dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Surveyor Indonesia, BKI, dan Sucofindo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025.

Legislator Partai NasDem itu mengatakan masyarakat kesulitan mengawasi kinerja ketiga LPK, karena minimnya informasi. 

"Faktanya, publik tidak bisa buka, tidak ada dashboard yang disiapkan oleh BSN terkait bagaimana kinerjanya, evaluasi kinerjanya seperti apa, performa LPK BUMN ini seperti apa. Ini penting untuk publik ketahui," ujar dia.