Bikin Negara Rugi Rp63 Triliun, Legislator Desak Audit Praktik Kuota Internet Hangus

Jakarta: Anggota Komisi I DPR Okta Kumala Dewi mendesak mengaudit menyeluruh dan investigasi independen terhadap praktik hangusnya sisa kuota internet yang telah dibayar oleh masyarakat. Pasalnya, data sisa kuota hangus itu tak dilaporkan provider.

"Model bisnis yang membiarkan sisa kuota pelanggan hangus begitu saja bukan hanya merugikan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas publik dan keuangan negara," ujar Okta dikutip melalui keterangan resmi, Kamis, 19 Juni 2025.

Hal itu disampaikan Okta merespons temuan Indonesian Audit Watch (IAW) yang menunjukkan potensi kerugian negara akibat praktik ini. Kerugian diklaim mencapai Rp 63 triliun per tahun.

Okta meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Kementerian BUMN, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan. Hal ini guna untuk menegakkan transparansi dan keadilan digital.

Ia juga mendorong reformasi tata kelola layanan digital agar tidak merugikan konsumen. Selain itu, operator juga diharapkan bijak kepada konsumen dengan memberikan kesempatan menggunakan sisa kuota tak terpakai.

“Operator seharusnya menyediakan fitur rollover kuota, agar kuota yang tidak terpakai bisa digunakan kembali di periode berikutnya,” ucap dia.
 

Baca juga: Kuota Internet Hangus Diduga Merugikan Negara Rp63 Triliun per Tahun

IAW mengungkap dugaan kerugian negara Rp63 triliun per tahun, akibat kuota internet prabayar yang hangus. Pasalnya, penerimaan negara dari sektor telekomunikasi dinilai tidak mencerminkan nilai transaksi sebenarnya.

"Diketahui bahwa dari sekitar Rp253 triliun per tahun belanja kuota internet di Indonesia, jumlah kuota yang tidak terpakai atau hangus mencapai Rp63 triliun," ujar Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, kepada Metrotvnews.com, Rabu, 18 Juni 2025.

Iskandar menjelaskan bahwa sejumlah penyedia layanan internet, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Telkomsel, tidak melaporkan data kuota yang hangus. Hal ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan praktik kecurangan (fraud) karena uang publik dalam jumlah besar tidak tercatat secara transparan.