Subsidi Transportasi di Jakarta Tinggi, DPRD Kaji Kenaikan Tarif TransJakarta

Jakarta: Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menilai saat ini nominal subsidi teansportasi atau public service obligation (PSO) yang dibiayai APBD Jakarta sangat besar. Setiap tahunnya, Pemprov DKI harus mengalokasikan anggaran subsidi transportasi hingga Rp6 triliun untuk layanan TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

"Kita bisa mengatakan secara bersama kan bahwa ada nilai yang sangat tinggi dari ABBD kita, kurang lebih hampir Rp6 triliun di tiap tahun," kata Nova melalui keterangannya, Rabu, 8 Oktober 2025.

Ia menyebut layanan TransJakarta menjadi penyerap terbesar PSO dengan beban subsidi mencapai Rp4,2 triliun per tahun untuk melayani rata-rata 1,3 juta penumpang setiap harinya.

"Memang dari tahun 2005 kan tarifnya Rp3500, sampai sekarang pun tidak pernah naik. Yang paling tinggi sekali subsidi kita ini di TransJakarta," ucap Nova.

Saat ini, Pemprov DKI juga menanggung sepenuhnya layanan transportasi gratis kepada 15 golongan masyarakat. Ini sesuai keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai sudah saatnya Pemprov DKI mematangkan kajian atas rencana kenaikan tarif transportasi umum, utamanya pada layanan TransJakarta. Dengan catatan, bila ada kenaikan, kebijakan tarif layanan Transportasi harus diputuskan hati-hati agar tidak membebani pengguna transportasi umum yang mayoritas pekerja menengah ke bawah.

Gedung DPRD Jakarta. Dok MI

Menurut dia, kenaikan tarif tidak bisa dilakukan tanpa survei kemampuan warga dan kajian ekonomi yang komprehensif.

"Kita lihat dulu nih terkait dengan misalnya kajian-kajian ya dengan misalnya ini kan harus ada kajian lebih mendalam lagi. Survei dari masyarakat seperti apa, kemampuan dari masyarakat," jelas Nova.

Nova juga mengingatkan pentingnya evaluasi PSO agar tepat sasaran dan efisien. Komisi B mendorong adanya transparansi biaya operasional dari BUMD transportasi, termasuk rencana peningkatan pendapatan non-farebox seperti iklan, kerja sama komersial, dan pengelolaan aset halte.

"Ada biaya-biaya yang selama ini mungkin belum disampaikan ke kami. Ini yang ke depan harus lebih transparan," imbuh Nova.