Komisi Reformasi Polri Terima Masukan dari Kubu Roy Suryo hingga Purnawirawan TNI

Jakarta: Komisi Percepatan Reformasi Polri kembali menggelar audiensi atau rapat dengar pendapat (RDP) dengan masyarakat sipil di Gedung STIK-PTIK, Jakarta Selatan. Langkah ini dilakukan dalam satu bulan pertama kerja.

Tujuannya menampung masalah dan merumuskan rekomendasi yang nanti diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto setelah 3 bulan kerja sejak dilantik pada Jumat, 7 November 2025. Dalam audiensi kedua ini, Komisi Percepatan Reformasi Polri mendengarkan aspirasi dari Faizal Assegaf, kubu Roy Suryo cs soal kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), hingga purnawirawan TNI.

"Tadi ada menyampaikan tentang kasus ijazah palsu, dan Pak Faisal bicara dan saya tanya solusinya bagaimana kita dengar. Menurut anda bagaimana urusan ijazah ini," kata Jimly di Gedung STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Rabu, 19 November 2025

Di hadapan Faizal Assegaf dan rekannya, Jimly menceritakan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2004 dan pertama kalinya perselisihan hasil pilpres dan pemilu dibawa ke MK. Perkara paling banyak, yaitu ijazah palsu.

Dia menjelaskan pada 2004, syarat menjadi calon legislatif (caleg) adalah jenjang pendidikan SMP. Atas dasar pengalaman itu, dia dan rekan-rekannya menyampaikan kepada pemerintah mesti syarat dari ditingkatkan menjadi SMA. Namun, ternyata permasalahan ijazah palsu tetap banyak.

Pada 2024, dari sejumlah kasus pilkada, ada 40 yang disidang oleh MK, dengan tujuh kasus berkaitan ijazah palsu. Oleh karena itu, Jimly memandang kasus ijazah palsu adalah masalah serius di ?ndonesia. Mudah dipakai untuk alat persangian politik, dan pertanda administrasi perijazahan di lembaga pemerintahan masih sangat buruk.

"Maka saya tanya kepada teman-teman yang hadir ini, termasuk Faisal Assegaf, apa solusinya coba dipikirkan kita mau bantu walaupun mereka (Roy Suryo Cs) tidak hadir, karena ketidakhadiran itu kesepakatan kami itu harus dihormati," ungkap Jimly.
 

Baca Juga:  Roy Suryo Cs Walk Out, Jimly: Kesepakatan Tim, Tersangka Tidak Boleh Ikut

Jimly menegaskan Komisi Reformasi Polri tidak terpaku pada kasus-kasus, namun memastikan tetap menampung masukan terhadap berbagai kasus. Seperti salah satunya, seorang ibu dari pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Laras Faizati, yang ditetapkan tersangka dan ditahan ussai mengunggah status ajakan pembakaran gedung Mabes Polri dalam peristiwa demonstrasi pada akhir Agustus 2025.

Laras masih ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Jimly yang menerima keluhan sang ibu Laras, mengaku akan membicarakan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penanganan kasus tersebut dan memberikan rekomendasi.

Selain itu, Komisi Percepatan Reformasi Polri menerima kedatangan dari purnawirawan TNI. Menurut Jimly, purnawirawan TNI ikut memberikan aspirasi demi perbaikan Polri ke depan, sebab mereka sudah menjadi warga sipil.

"Ya enggak apa-apa kita diskusi perspektif alumni TNI tentang kepolisian. Kan saya becanda aja. Kan ada juga perspektif alumni Polisi tentang TNI. Kan enggak apa-apa diskusi. Ya kita tukar pikiran mengenai perbaikan Polri. Jadi masukannya bagus semuanya. Oke kita terima. Nanti kita petakan," ujar Jimly.

Menurut dia, semua purnawirawan TNI yang hadir dari udara dan laut. Hanya Mayjen Purn Sunarko yang tidak hadir. Terkait substansi pembicaraan, Jimly tidak membeberkan detailnya. Dia hanya menyebut salah satu masukan agar polisi tidak seperti TNI.

"Banyak. Jadi mereka memberi masukan tentang reformasi, baik sturktur maupun kultur. Termasuk tadi misalnya soal, dia ingin pokoknya jangan kayak TNI gitu loh. 'Polisi itu jangan kayak TNI'. Karena mereka kan para purnawirawan TNI," ujar mantan Ketua MK ini.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar, Dokter Tifauziah Tyassuma, dan wakil tim pembela ulama dan aktivis (TPUA) Rizal Fadillah walk out atau keluar ruang audiensi. Mereka tidak masuk dalam daftar nama yang diajukan untuk memberikan aspirasi.

Namun tetap datang karena diajak pakar hukum tata negara Refly Harun. Oleh karena itu, Jimly memperbolehkan masuk tapi tidak boleh berbicara, karena berstatus tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Namun, Roy cs memilih keluar lantaran tidak bisa bersuara.

Selain Roy Cs , ada M. Said Didu, Edy Mulyadi, Munarman, dan Yanuar Aziz yang ikut walk out. Meski demikian, aspirasi mereka tetap disampaikan Faizal Assegaf.