Israel Resah atas Pengakuan Palestina oleh Inggris dan Sekutu Barat

London: Inggris resmi mengakui negara Palestina, langkah yang langsung memicu perdebatan di Israel. Pengumuman itu disampaikan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, menjadikan negaranya kekuatan Barat pertama yang pernah memegang Mandat Palestina dari Liga Bangsa-Bangsa usai Perang Dunia I, kini secara formal mendukung status kenegaraan Palestina.

Australia dan Kanada turut mengumumkan pengakuan yang serupa, tampak sebagai bagian dari langkah terkoordinasi. Ketiga negara tersebut kini berada pada jalur berbeda dengan Amerika Serikat, sekutu utama Israel. 

Mengutip dari Al Jazeera, Senin, 22 September 2025, keputusan ini muncul menjelang sidang khusus Majelis Umum PBB tentang perang Gaza, diprakarsai Prancis dan Arab Saudi, yang bertujuan menghidupkan kembali solusi dua negara.

Sejumlah negara Eropa, seperti Prancis, Belgia, Luksemburg, dan Malta, menyatakan siap bergabung dengan lebih dari 145 anggota PBB yang telah mengakui Palestina.

Reaksi politik di Israel

Deklarasi pengakuan negara Palestina segera menuai kecaman keras dari spektrum politik Israel. Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir menyerukan aneksasi segera Tepi Barat yang didudukinya, menyebut langkah Barat sebagai “hadiah bagi teroris Nukhba” yang memimpin serangan 7 Oktober 2023. Ia berjanji mengajukan proposal penerapan kedaulatan penuh pada rapat kabinet mendatang.

Forum Keluarga Sandera dan Hilang, kelompok advokasi bagi 48 warga Israel yang masih ditahan Hamas, juga mengecam pengakuan yang dianggap “membutakan mata” terhadap penderitaan sandera.

Oposisi pun menolak. Mantan menteri pertahanan Benny Gantz memperingatkan bahwa pengakuan negara Palestina setelah serangan 7 Oktober hanya akan memperkuat Hamas, memperpanjang perang, serta menyulitkan kesepakatan pembebasan sandera. 

“Jika perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah yang Anda cari, tekanan maksimum harus ditujukan kepada Hamas untuk menyerahkan kekuasaan dan membebaskan sandera sebelum langkah apa pun diambil,” kata Gantz dalam pernyataan di X.

Sementara itu, satu-satunya suara berbeda datang dari anggota parlemen kiri Ofer Cassif, yang menyebut langkah Inggris “sebuah awal menuju perdamaian yang adil”. Ia menegaskan pengakuan harus diikuti embargo senjata terhadap Israel sampai pendudukan ilegal dihentikan.

Suara publik

Di kafe kecil dekat kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Yerusalem Barat, tanggapan publik beragam. Shira Hazan, pendukung Likud, menyatakan marah tetapi skeptis. 

“Britania tidak menguburkan tentara kami. Ini hanya politik, sementara Iran menembaki kami,” ujarnya.

Beberapa warga lain menolak pengakuan itu sebagai “kesombongan kolonial” atau sekadar simbol yang tidak mengubah kenyataan. Namun ada pula yang mengakui bahwa simbol tetap penting. 

“Jika Inggris mengakui Palestina, mungkin itu memaksa kita untuk mengakui konflik ini tidak akan hilang begitu saja,” kata Noam Achimeir, peneliti muda berhaluan kiri.

Di sisi lain, kalangan pendukung sayap kanan menilai langkah London memberi sinyal kepada Hamas dan sekutunya untuk terus menyerang. 

“Setiap orang Israel tahu Palestina hanyalah kata lain untuk menyerah,” ujar Eliyahu Korenman dari permukiman Shilo.

Dinamika konflik

Situasi ini terjadi ketika militer Israel menambah pengerahan pasukan ke Kota Gaza dalam operasi “Gideon’s Chariots B”, memperluas ofensif berbulan-bulan yang telah menewaskan ratusan orang di tengah kondisi kelaparan. 

Pemerintah sayap kanan juga mempercepat kebijakan aneksasi, termasuk rencana Menteri Keuangan Bezalel Smotrich untuk mencaplok 82 persen Tepi Barat, serta kesepakatan perluasan permukiman yang diteken Netanyahu.
Bagi sebagian warga, pengakuan Inggris hanyalah gestur kosong.

“Mereka bisa mengakui Palestina atau bahkan bulan, itu tidak mengubah apa pun di lapangan,” kata Yael Ben Eshel, pemilih Likud.