Dukung Prabowo Tindak Tambang Ilegal, DPR akan Panggil Kapolda hingga Kementerian

Jakarta: Komisi III DPR mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam praktik tambang ilegal. Termasuk, jika melibatkan kalangan jenderal.

Hal tersebut merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat pidato kenegaraan 15 Agustus 2025 bahwa Kepala Negara ingin menertibkan tambang ilegal. Prabowo menyebut terdapat 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian negara minimal Rp300 triliun.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut pihaknya akan memanggil sejumlah pihak terkait, termasuk Kapolda, Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum), serta kementerian teknis. Khususnya, Kementerian ESDM untuk memastikan kebijakan Presiden Prabowo dijalankan.

"Dirgakkum akan kita panggil untuk memastikan perintah Pak Prabowo itu dilaksanakan. Siapa pun pelaku tambang ilegal, apa pun latar belakangnya baik masih aktif maupun sudah pensiun harus ditindak tegas," ujar Habiburokhman dalam keterangan yang dikutip, Senin, 25 Agustus 2025.

Ia menilai seluruh perusahaan tambang ilegal di Indonesia harus ditertibkan demi mengembalikan kerugian negara yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Menurut dia, langkah ini sangat penting karena pemerintah membutuhkan anggaran besar untuk mendanai program-program prioritas kerakyatan Presiden Prabowo.

"Program kerakyatannya Pak Prabowo itu kan high cost semua. Ada Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Food Estate, dan lain-lain. Jadi, tambang ilegal ini harus diberantas agar penerimaan negara bisa optimal," jelas legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
 

Baca juga: Nasib 4.000 Sumur Minyak Rakyat di Blora Belum Dapat Dipastikan

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara mendadak memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung secara tertutup selama lebih dari empat jam itu membahas persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.

"Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari 4 jam tersebut Presiden Prabowo meminta update perkembangan beberapa persoalan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal," ungkap Seskab Teddy.

Teddy menyebut arah pembahasan di Hambalang tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo yang sebelumnya sudah disampaikan dalam Pidato Kenegaraan. Saat itu, Presiden Prabowo menekankan komitmennya untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum, tanpa memandang status maupun kekuatan ekonomi.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran penting pemerintahan dan aparat penegak hukum, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Selain para menteri, hadir pula Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.