Komisi V Harap Efisiensi Anggaran Tak Beri Dampak Buruk untuk Masyarakat

Jakarta: Ketua Komisi V DPR asarus berharap efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana. Pemotongan setiap pagu anggaran diharapkan dapat diperhitungkan secara matang agar tak berdampak buruk terhadap masyarakat.

"Tentu saya berharap pemotongan ini betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana, dengan memperhitungkan secara matang dampaknya terhadap kondisi masyarakat di bawah," kata Lasarus di Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025.

Lasarus mengingatkan efisiensi yang memiliki tujuan baik tetapi dilakukan dengan gegabah bakal memberikan efek domino terhadap rakyat. Seperti kesejahteraan yang turun, banyaknya pengangguran hingga tak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah.

"Kemudian, terhadap kesejahteraan, pengangguran, terhadap pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, pemerintah kan menargetkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi," ucapnya.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menekankan APBN bukan hanya bicara untung dan rugi. APBN, kata dia, bicara memberi kejut dalam pertumbuhan ekonomi.
 

Baca juga: Akhirnya, Sri Mulyani Buka Suara soal Efisiensi Anggaran

Lebih penting dari itu, APBN harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar ekonomi masyarakat bergerak. Dia memaparkan ada banyak dampak dari dihentikannya sementara pembahasan anggaran untuk infrastruktur seperti, berhentinya kegiatan sektor kontruksi.

"Berarti ada sekian banyak orang tidak kerja, orang yang tidak kerja pasti menciptakan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi melambat, produktivitas jadi rendah, jadi efek kemana-mana," ujarnya.

Lasarus mengamini Komisi V DPR RI dalam posisi taat asas atau mengikuti mekanisme bernegara. Komisi V DPR mematuhi instruksi presiden (inpres) terkait efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.

"Kemudian inpres itu ada turunannya surat edaran Menteri Keuangan, dikirim lah ke sini, posisi kami di sini hanya menyetujui, termasuk IKN," kata dia.

Lasarus tak mau berprasangka lebih jauh terkait diblokirnya anggaran untuk IKN. Dia yakin pemerintah punya alasan yang baik untuk menyetop sementara proyek pembangunan IKN tersebut.
 

Baca juga: Efisiensi Anggaran Presiden demi Lenyapkan 'Lemak' Belanja APBN

Lasarus justru lebih menyorot dipotongnya dana untuk sejumlah program yang bersifat wajib di Komisi V DPR RI, seperti preservasi. Ini merupakan program untuk merawat kondisi jalan di seluruh Indonesia.

"Dana preservasi adalah dana yang digunakan untuk kita merawat kondisi jalan supaya kondisi jalan yang bagus ini bertahan. Kalau ini tidak kita anggarkan kondisi jalan akan menurun," kata dia.

Lasarus menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang akhirnya memutuskan melakukan rekonstruksi anggaran APBN Tahun 2025. Dia bahkan mengaku telah menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti arahan pimpinan DPR guna menghentikan rapat kerja bersama para menteri sampai rekonstruksi anggaran itu rampung.

"Tidak akan memakan waktu lama, tentu saya juga sebagai anggota DPR, Wakil Rakyat tidak boleh lama karena kalau semakin lama ini kan semua pada diam ini, contoh hari ini ada 2,5 juta pekerja kontruksi yang belum bisa bekerja, semua masih nunggu. Bisnis batu enggak gerak, bisnis pasir enggak gerak, bisnis semen enggak gerak. Semua masih pada posisi diam," kata Lasarus.

Lasarus berharap pemerintah kembali mempertimbangkan aspirasi dari anggota Komisi V DPR RI. Menurutnya, pemerintah masih punya cukup waktu untuk merombak sektor-sektor yang anggarannya dipangkas.