Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Belum Tentu Membuat Bursa Capres Ramai

Jakarta: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas atau threshold untuk pencalonan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden kerap dikaitkan dengan ramainya bursa pencalonan. Namun, hal itu dinilai belum tentu terjadi.

"Apakah benar bursa capres juga ramai? Mungkin belum tentu juga, kesempatannya memang terbuka tapi belum tentu kontestan akan ramai," kata Peneliti Departemen Politik Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, dalam diskusi 'Penghapusan Ambang Batas Calon Presiden Pasca Putusan MK' di Jakarta, Senin, 6 Januari 2024.

Arya mencontohkan ambang batas syarat pencalonan untuk peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) yang juga telah dihapus MK. Awalnya pasangan calon harus memiliki 25 persen perolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.

"Jadi kalau kita menggunakan patokan suara itu kan turunnya dari 25 persen ke 6,5 ke 10 persen. Kita lihat data, apakah dengan turunya syarat pencalonan itu calon jadi banyak di pilkada, saya kira tidak juga," ucap Arya.
 

Baca juga:  Penghapusan Presidential Threshold Dinilai Belum Tentu Dimanfaatkan Parpol

Dia mengatakan partai-partai kecil belum berani mencalonkan. Karena diduga putusan MK terkait syarat pencalonan untuk pillkada belum lama diputuskan.

"Sehingga koalisinya (pasangan calon) sudah terbentuk," ujar Arya.

Sementara, terkait dengan putusan ambang batas atau threshold untuk pencalonan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, partai-partai kecil harus berani mengusung lebih awal. Sehingga, bursa pasangan calon lebih ramai.

Namun, kata Arya, terdapat konsekuensi bila bursa pasangan calon ramai. Yakni, berpeluang pilpres dua putaran.

"Kalau skenarionya terjadi banyak calon saya duga akan terjadi dua putaran," kata Arya.