Bursa Karbon akan Dimulai September 2023

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana penerapan bursa karbon atau carbon exchange di Indonesia akan dimulai pada September 2023.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya untuk menekan emisi karbon di Indonesia dan juga dunia. Hal itu juga sejalan dengan upaya Indonesia dalam melakukan penerapan energi bersih.

"Kami berencana akan lakukan launching perdagangan karbon pada September 2023, hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mencapai emisi net-zero pada 2060," kata Luhut dalam Penandatanganan Implementing Arrangement (IA) UK PACT Carbon Pricing, di Menara Danareksa, Jakarta, Senin, 24 Juli 2023.

Pada pelaksanaannya, Luhut mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan ikut turun tangan dalam melakukan pengawasan. Lalu, pihak-pihak yang bisa terlibat dalam perdagangan karbon pun juga akan dibatasi.

"Hanya entitas yang beroperasi di Indonesia yang diizinkan untuk berdagang di bursa dan skemanya akan mirip dengan perdagangan saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengawasi kegiatan di bursa karbon," jelasnya.

Namun demikian, ketika ditanyai terkait harga dari karbon itu, Luhut tidak berbicara banyak mengenai harga tersebut. Ia mengatakan, penentuannya masih dibahas oleh timnya.

"Ini (harga) sedang dibentuk, saya kira tanya ke Pak Edo (Penasehat Menteri Bidang Carbon Trading Edo Mahendra) kita mulai bentuk itu sekarang," ujar Luhut.

Gandeng Inggris implementasi nilai karbon

Lebih lanjut, Indonesia dan Inggris telah meneken kerja sama implementasi nilai karbon atau carbon pricing sebagai upaya menekan emisi karbon secara global. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang terjalin sejak forum G20 di Bali tahun lalu.

Luhut mengatakan, komitmen negara-negara di dunia perlu diperkuat usai COP26 di Glasgow beberapa waktu lalu. Utamanya soal menjaga kenaikan suhu bumi di kisaran 1,5 derajat celcius dengan upaya pencegahan krisis iklim.

"Banyak alat dan strategi yang digunakan untuk memitigasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk Penetapan Harga Karbon. Berbagai negara telah mengadopsi dan menerapkan alat ini untuk mendorong transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon," ujarnya.

Luhut melanjutkan, atas ambisi untuk mengurangi dampak emisi karbon, perlu adanya kerja sama antarnegara. Salah satu yang dijalankan adalah kerja sama antara Indonesia dan Inggris.

"Kami menyadari negara membutuhkan dukungan dan kerja sama dengan pihak lain untuk mencapai target yang ambisius. Indonesia dan Inggris menyadari pentingnya kemitraan untuk mengatasi tantangan global terkait perubahan iklim, dan sepakat untuk menandatangani MoU on UK Partnering for Accelerated Climate Transition atau kami menyebutnya UK-PACT dalam side event G20 Bali tahun lalu," ujarnya.