Menteri PKP: Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Harus Menyeluruh

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan keterangan kepada awak media. (ANTARA/HO - Kementerian PKP)

Menteri PKP: Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Harus Menyeluruh

Siti Yona Hukmana • 15 September 2026 11:12

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan penanganan kawasan permukiman kumuh harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh. Keberhasilan penanganan kawasan kumuh tidak cukup diukur dari perubahan kondisi fisik bangunan. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan ekonomi warga juga penting.

"Kita juga memperbaiki ekonominya. Kita mengajak ladies banker dan PNM untuk memberikan pendampingan kepada UMKM di Menteng Tenggulun," ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 15 September 2026.

Dia menceritakan pengalaman Kementerian PKP dalam menangani kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat. Menurutnya, penanganan di kawasan tersebut dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari perbaikan rumah hingga penataan lingkungan.

"Di Menteng Tenggulun ada sekitar 150 rumah yang kita perbaiki. Tetapi bukan hanya rumahnya yang kita perbaiki, lingkungannya, jalannya, hingga pengelolaan sampahnya kita perbaiki," kata Ara.

Ara mengatakan pendekatan terpadu tersebut perlu terus dikembangkan melalui kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani persoalan kawasan kumuh yang memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Ilustrasi/medcom.id

Ara melanjutkan pemerintah terus mendorong penyediaan hunian bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, sekaligus menangani rumah yang kondisinya tidak layak huni.

"Bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, pemerintah mendorong penyediaan hunian melalui berbagai skema, baik hunian tapak maupun vertikal secara subsidi. Sementara bagi yang memiliki rumah, namun rumahnya tidak layak huni, penanganan dilakukan melalui Program Bedah Rumah," ungkap Ara.

(Siti Yona Hukmana)