KSP Gelar 81 Verifikasi Lapangan untuk Awasi Program Prioritas

Jakarta: Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar 81 kegiatan verifikasi lapangan untuk mengawasi program prioritas nasional sejak awal 2026 atau dalam periode 6 Januari hingga 29 Mei 2026. KSP terus memperkuat peran mengawal pelaksanaan program prioritas nasional, mengelola isu strategis, memfasilitasi koordinasi lintas kementerian atau lembaga, serta menyampaikan rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pada periode KSP baru, seluruh kedeputian aktif melakukan verifikasi," kata Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu, 3 Juni 2026.

Dia menjelaskan ada sebanyak 17 program prioritas nasional yang menjadi fokus pengawasan KSP, yakni program swasembada pangan, energi, dan air; penyempurnaan sistem penerimaan negara; reformasi politik, hukum, serta birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan pemberantasan kemiskinan.

Kemudian, program pencegahan dan pemberantasan narkoba, peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat, penguatan pendidikan, sains, dan teknologi serta digitalisasi, penguatan pertahanan dan keamanan negara, penguatan kesetaraan gender, dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.

Selanjutnya, program pelestarian lingkungan hidup, ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani, pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik, pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM, hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam, kerukunan antarumat beragama; dan pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Selain melakukan pengawasan lapangan, KSP telah menyusun 56 laporan monitoring program dan isu harian serta 15 laporan harian Kepala Staf Kepresidenan kepada Presiden, terhitung sejak 28 April 2026. Dia mengatakan KSP memfasilitasi penyelarasan kebijakan lintas sektor guna memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, serta memiliki arah kebijakan yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan arahan Presiden.