Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Dok. Antara.
Empat Kantor Kelurahan di Jakarta Berfasilitas Modern Diresmikan
Fachri Audhia Hafiez • 4 May 2026 16:46
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meresmikan empat kantor kelurahan yang telah selesai direnovasi, yaitu Kelurahan Senen, Tanah Tinggi, Semper Barat, dan Sunter Jaya. Peresmian ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menjadikan kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan yang lebih dekat dan nyaman bagi warga.
“Bagi saya, kantor kelurahan bukan sekadar tempat administrasi, melainkan ujung tombak pemerintahan paling bawah yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, pelayanan yang diberikan harus menjadi yang terbaik,” ujar Pramono di Kantor Lurah Senen, Jakarta Pusat, dilansir Antara, Senin, 4 Mei 2026.
Pramono menginstruksikan Biro Pemerintahan dan Asisten Pemerintahan Jakarta untuk melanjutkan program renovasi ini secara berkelanjutan setiap tahun. Menurutnya, kualitas pelayanan di tingkat kelurahan merupakan cerminan wajah Jakarta secara keseluruhan, sehingga pembaruan fisik harus diiringi dengan standar pelayanan yang cepat dan tepat.
Gedung kantor kelurahan yang baru kini mengusung konsep integrasi layanan sosial, mencakup kegiatan PAUD, operasional tiga pilar, hingga prasarana bagi petugas PPSU. Bangunan tersebut juga telah dilengkapi teknologi modern berkelanjutan, seperti sistem proteksi kebakaran, pengolahan air, listrik cadangan, hingga panel surya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Dok. Antara.
Selain aspek teknologi, gedung ini dirancang inklusif dengan menyediakan fasilitas lift, akses disabilitas, ruang laktasi, serta area bermain anak. Pramono menegaskan pentingnya transparansi dalam pembangunan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat nyata dari fasilitas negara tersebut.
“Jika masyarakat merasa nyaman, bahkan seperti di rumah sendiri saat datang ke kantor kelurahan, maka pemerintahan di tingkat paling bawah akan berjalan baik. Saya tegaskan, kantor kelurahan bukan sekadar tempat kerja administratif, melainkan pusat pelayanan publik,” ucap Pramono.