Perekrutan FKDM Jakarta Pusat Dinilai Tak Transparan dan Penuh Titipan

Jakarta: Proses perekrutan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Pusat periode 2026-2031 menuai polemik. Seleksi tersebut dinilai tidak transparan dan diwarnai indikasi adanya "orang titipan" setelah sejumlah nama terpilih muncul tanpa melalui tahapan tes yang jelas.

“Saya bingung kok ini tidak ada tes sama sekali, tiba-tiba nama-nama warga yang mengikuti perekrutan calon FKDM sudah keluar namanya,” ucap salah satu peserta calon FKDM, Siswoyo, saat diwawancarai Metrotvnews.com, Selasa, 24 Februari 2026.
 

Siswoyo mengungkapkan rasa kecewanya lantaran telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi sejak Desember 2025, mulai dari SKCK hingga surat pernyataan bermaterai yang diserahkan ke pihak Kelurahan Bungur. Namun, alih-alih mendapatkan jadwal ujian seperti periode sebelumnya, ia justru mendapati daftar anggota terpilih telah dipublikasikan.

“Kalau misalkan hasil tes saya tidak masuk ya saya legawa. Lah ini malah tidak ada tes justru ada nama-nama yang sudah terpilih. Saya sangat kecewa sekali, sudah habis waktu dan uang juga seperti buat SKCK, pembelian materai,” cetus Siswoyo.

Senada dengan Siswoyo, mantan panitia perekrutan FKDM, Doni Wendra, mencium adanya ketidakberesan dalam proses seleksi kali ini. Menurutnya, prosedur standar seperti psikotes dan uji pemahaman kearifan lokal seolah diabaikan dalam penentuan nama-nama yang akan menandatangani SK di meja wali kota.
 

“Biasanya setelah proses administrasi kemudian ada tes psikotes, calon harus tahu kearifan lokal, serta punya komunikasi koordinasi yang baik. Nama-nama yang terpilih tersebut dalam SK-nya ditandatangani oleh Walikota langsung. Kalau nama-nama tersebut sudah ada, untuk apa lagi perekrutan dibuka,” tegas Doni.

Doni menyatakan akan membawa masalah ini ke tingkat provinsi dengan mengadu langsung kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia menilai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Pusat harus bertanggung jawab atas carut-marutnya transparansi perekrutan ini demi menjaga integritas lembaga.