Indonesia Teratas! Ini 7 Negara dengan Kepedulian Tertinggi terhadap Krisis Iklim

Jakarta: Perubahan iklim kini menjadi isu global yang semakin mendesak untuk ditangani. Dampaknya sudah terasa nyata, mulai dari meningkatnya bencana banjir, longsor, hingga kekeringan yang terjadi di berbagai wilayah. Sejumlah negara menunjukkan komitmen kuat melalui kebijakan ramah lingkungan dan penggunaan energi bersih.

Apa itu krisis iklim?

Mengutip dari Lindungi Hutan, krisis iklim merupakan kondisi darurat lingkungan yang terjadi akibat meningkatnya suhu bumi secara global. Pemanasan global memicu perubahan jangka panjang pada pola cuaca dan iklim, sehingga menimbulkan berbagai dampak serius seperti kekeringan, banjir, cuaca ekstrem, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dan keberlangsungan ekosistem.

Istilah krisis iklim digunakan untuk menegaskan bahwa perubahan iklim bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan masalah besar yang sudah memengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pemanasan global menjadi penyebab utama, yang kemudian memicu perubahan iklim dan akhirnya menciptakan kondisi darurat yang kini dikenal sebagai krisis iklim.

Apa penyebab perubahan iklim?

Penyebab utama perubahan iklim adalah akibat pemanasan global yang disebabkan oleh sejumlah aktivitas manusia. Berikut tiga aktivitas yang menyumbang efek paling besar:

• Penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik: Sebagian besar listrik masih dihasilkan dari pembakaran batu bara yang melepaskan karbon dioksida dalam jumlah besar. Emisi ini menjadi salah satu penyebab utama pemanasan global, sehingga transisi ke energi bersih sangat diperlukan.
• Penggunaan transportasi berbahan fosil: Kendaraan bermotor yang menggunakan bensin dan solar menghasilkan emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida. Di Indonesia, sektor transportasi menyumbang hampir 30 persen dari total emisi CO2, dengan transportasi darat sebagai penyumbang terbesar.
• Deforestasi atau penggundulan hutan: Penebangan hutan secara besar-besaran mengurangi kemampuan bumi menyerap karbon dioksida. Dampaknya adalah meningkatnya emisi, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta naiknya risiko bencana seperti banjir, longsor, dan penurunan kualitas udara.

Daftar negara paling peduli dengan krisis iklim

Krisis iklim kini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan masyarakat marjinal. Dampaknya sudah terasa nyata di Indonesia melalui banjir perkotaan, banjir rob, hingga gagal panen.

Berdasarkan data Copernicus Climate Change Service mencatat suhu bumi pada 2025 meningkat hingga 1,47°C, hal ini menandakan kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Melansir dari GoodStats, berikut rincian daftar negara yang dinilai paling peduli dan serius menghadapi krisis iklim berdasarkan survei Ipsos pada lebih dari 23 ribu responden global:

1. Indonesia: 95 persen.
2. Vietnam: 91 persen:
3. Malaysia: 90 persen.
4. Thailand: 88 persen.
5. Hong Kong: 88 persen.
6. Kolombia:  88 persen.
7. Afrika Selatan: 88 persen.

Hasil survei global menunjukkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat kepedulian tertinggi terhadap krisis iklim. Mayoritas responden Indonesia percaya krisis iklim akan terus memburuk jika tidak ada tindakan nyata dari masyarakat maupun pemerintah.

Sebanyak 95 persen responden setuju bahwa perubahan besar perlu dilakukan untuk menghentikan krisis iklim. Angka ini jauh melampaui rata-rata kepedulian publik global yang hanya berada di kisaran 78 persen, menandakan tingginya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap isu lingkungan.

Di tingkat global, Vietnam menempati posisi kedua dengan tingkat kepedulian 91 persen, disusul Malaysia sebesar 90 persen. Negara-negara Asia Tenggara memang mendominasi daftar teratas, diikuti Thailand dan Hong Kong dengan angka 88 persen, setara dengan kepedulian masyarakat di Kolombia dan Afrika Selatan.

Komitmen Indonesia terhadap krisis iklim

Merangkum dari GoodStats, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan komitmennya terhadap Paris Agreement dan mitigasi perubahan iklim dalam  Conference of the Parties ke-30 (COP30). Indonesia menyatakan kesiapannya untuk menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5°C dan menjalankan transisi hijau secara nyata.

“Indonesia tidak datang ke COP30 dengan retorika, tetapi dengan bukti bahwa transisi hijau dapat berjalan bila dunia membangun arsitektur dukungan yang adil dan setara. Keputusan COP30 harus menjadi pijakan kuat bagi aksi yang melindungi masyarakat, memperkuat ketahanan nasional, dan memastikan transisi menuju pembangunan rendah karbon berlangsung secara berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan tanpa ada yang tertinggal,” ujar Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq.

Di sisi lain, sejumlah aktivis lingkungan menilai masih diperlukan langkah yang lebih konkret, terutama dalam pengurangan emisi dan penghentian deforestasi. Kritik juga muncul terkait ketidakkonsistenan antara janji internasional dan kebijakan domestik, khususnya dalam perlindungan hutan adat.

Kolaborasi antara pemerintah, pegiat lingkungan, dan kesadaran publik dinilai dapat menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan perbaikan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan. (Alfiah Ziha Rahmatul Laili)