Pemerintah Gaspol Sektor Hijau untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta: Pemerintah dan pelaku usaha menegaskan sektor hijau menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global. Mulai dari transisi energi, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik.

Pandangan tersebut mengemuka dalam sesi How Can Indonesia Leverage the Green Sectors to Boost Growth? saat Indonesia Economic Summit (IES) 2026, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026, yang menghadirkan Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Chief Sustainability Officer APP Group Elim Sritaba, Partner Systemiq Mattia Romani, serta Head of Development and Investment Asia Pacific Masdar Fatima Al Madhloum Al Suwaidi.

Hashim Djojohadikusumo menegaskan komitmen pemerintah dalam pembangunan berbasis alam dan energi bersih, termasuk rencana rehabilitasi 12,7 juta hektare (ha) lahan terdegradasi. Ia mencontohkan alokasi dana sebesar USD120 juta untuk konservasi Taman Nasional Way Kambas sebagai bukti keseriusan pemerintah.

"Ini bukan dana donor, ini uang Indonesia sendiri. Pemerintah benar-benar berjalan sesuai komitmen," ujar dia.

Selain konservasi, pemerintah juga meningkatkan jumlah polisi hutan dari 5.000 menjadi 70 ribu personel untuk melindungi kawasan konservasi dan taman nasional. Hashim menyebut langkah ini penting menyusul maraknya alih fungsi ilegal kawasan lindung dalam satu dekade terakhir.


Indonesia Economic Summit (IES) 2026. Foto: Metrotvnews.com.

 

 

Pemerintah siapkan program pembangkit listrik hingga 70 gigawatt

Di sektor energi, Hashim mengungkapkan pemerintah menyiapkan program pembangkit listrik hingga 70 gigawatt dalam 10 tahun ke depan, dengan sekitar 76 persen berasal dari energi terbarukan. Pemerintah juga mulai memasukkan energi nuklir sebesar 7 gigawatt hingga 2034 sebagai bagian dari bauran energi rendah karbon.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan transisi energi Indonesia harus berorientasi pada ketahanan dan keamanan energi nasional. Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar energi terbarukan, mulai dari surya hingga panas bumi, meskipun tantangan intermitensi masih perlu diatasi. "Karena itu, kebijakan energi baru, termasuk pengembangan nuklir, menjadi bagian dari solusi," kata dia.

Eddy menambahkan DPR dan pemerintah telah menyepakati kebijakan energi nasional 2025-2034 dan akan mendukungnya melalui regulasi, termasuk RUU Energi Terbarukan, revisi UU Ketenagalistrikan dan Migas, serta mendorong pembahasan RUU Aksi Iklim.

Sedangkan dari perspektif global, Mattia Romani menilai satu dekade ke depan akan berbeda drastis bagi agenda pertumbuhan hijau. Ia menekankan ketahanan iklim harus dipahami sebagai investasi pertumbuhan, bukan sekadar perlindungan. "Tanpa investasi pada resiliensi, produktivitas dan pertumbuhan akan melambat," ujar dia.

Romani juga menyoroti peran kecerdasan buatan dalam mempercepat transisi hijau serta pentingnya menjadikan pertumbuhan hijau berdampak langsung bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penurunan biaya energi.

Sementara itu, Fatima Al Madhloum Al Suwaidi menyebut Indonesia semakin menarik bagi investor energi bersih karena target yang jelas dan komitmen jangka panjang pemerintah. Ia mencontohkan proyek PLTS terapung yang dijalankan Masdar bersama PLN sebagai bukti kolaborasi publik dan swasta yang efektif. "Kami melihat roadmap yang jelas dan konsistensi kebijakan, itulah yang dicari investor," kata dia.

Elim Sritaba menekankan peran dunia usaha dalam menjawab permintaan pasar global terhadap produk hijau. Ia menjelaskan APP Group mengembangkan platform keberlanjutan Regenesis untuk mengintegrasikan seluruh rantai nilai, dari solusi berbasis alam hingga dekarbonisasi industri. "Permintaan produk hijau sudah nyata, terutama dari Eropa dan Amerika Utara, dan ini peluang bagi pertumbuhan ekonomi nasional," tambah Fatima.

Menutup diskusi, Hashim Djojohadikusumo menyoroti terobosan pemerintah dalam pembentukan pasar karbon nasional yang kini terbuka bagi verifikator internasional. Ia menyebut kebijakan tersebut mendapat respons positif dari komunitas global dan menjadi fondasi penting bagi pembiayaan transisi hijau Indonesia. (Keysa Qanita)