Tekan Karhutla, Tim Gabungan Didorong Masifkan Operasi di Wilayah Prioritas

Jakarta: Pemerintah didorong memperkuat aksi lapangan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang intensitasnya terus meluas di sejumlah wilayah. Khususnya Kalimantan dan Sumatra.

“Tim gabungan harus terus melakukan berbagai upaya penanganan, mulai dari pemadaman darat, water bombing, patroli udara, ground check, hingga kegiatan pencegahan dan pengendalian di wilayah prioritas,” kata anggota Komisi IV DPR Daniel Johan dalam keterangannya, Minggu, 6 September 2026.
 

Daniel menilai eskalasi titik panas (hotspot) yang menetapkan area Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah masuk dalam zona merah membutuhkan penanganan terpadu secara intensif. Pihaknya mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan di tingkat tapak dapat memperparah dampak kabut asap bagi keselamatan warga dan ekosistem.

Selain mengandalkan operasi pemadaman dan pencegahan oleh petugas gabungan, pemerintah diminta menjamin ketersediaan sarana perlindungan kesehatan seperti masker, oksigen, dan fasilitas medis darurat bagi masyarakat di wilayah terdampak.


Satgas Penanganan Karhutla. Foto: Istimewa

"Pemerintah juga harus memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan. Masker, alat kesehatan, oksigen, layanan kesehatan, dan kebutuhan lainnya harus tersedia, terutama bagi kelompok rentan," lanjut Daniel.

Langkah operasional di lapangan ini dinilai perlu berjalan beriringan dengan ketegasan penegakan hukum. Daniel mendukung upaya penyegelan 21 badan usaha yang terindikasi terkait karhutla di tujuh provinsi, namun menekankan agar proses tersebut dituntaskan hingga tahap pemberian sanksi.

“Penyegelan tidak boleh menjadi tindakan simbolik yang kehilangan daya setelah musim kebakaran berakhir,” kata Daniel.