Inklusi Keuangan Tak Cuma Punya Rekening, Ini 4 Pilar Transformasi Keuangan RI

Jakarta: Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Erdiriyo mengatakan pemerintah berkomitmen mengawal transformasi keuangan di Indonesia dari sekadar inklusi menuju kesejahteraan masyarakat.

Transformasi ini dijalankan melalui empat pilar utama guna memperkuat ketahanan ekonomi warga, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga perlindungan dari kejahatan keuangan.  

"Transformasi itu meliputi empat pilar. Jadi kalau inklusi keuangan itu lebih titik beratnya kepada bagaimana masyarakat atau individu warga negara Indonesia itu juga tercatat mempunyai rekening," ujar Erdiriyo dalam acara Financial Pathways Forum di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.  

Erdiriyo menjelaskan, pilar pertama berfokus pada pemberdayaan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk dukungan saldo awal rekening bagi warga prasejahtera melalui program bantuan sosial produktif.

Pilar kedua berkaitan dengan peningkatan daya tahan (resilience) melalui keterhubungan dengan layanan asuransi kesehatan, seperti Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi yang belum mampu.  

Sementara itu, pilar ketiga dirancang agar masyarakat di luar sektor formal juga memiliki akses tabungan jangka panjang dan dana pensiun mandiri. Adapun pilar keempat difokuskan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan keuangan digital.  
 

(Ilustrasi. Foto: dok Metrotvnews.com)

 

Bentuk Satgas Pasti demi lindungi warga

Menurut Erdiriyo, pemerintah bersama lembaga terkait juga memperkuat pengawasan dan perlindungan bagi masyarakat terhadap ancaman penipuan maupun jeratan keuangan ilegal yang merugikan.  

"Bagaimana masyarakat itu terlindungi dari kejahatan-kejahatan keuangan, dari scam. Ini kita membentuk Satgas PASTI untuk menerima pengaduan masyarakat dan kita solusi bersama-sama," kata Erdiriyo.  

Ia menambahkan, pelaksanaan transformasi tersebut turut menyasar sejumlah segmen prioritas, mulai dari kaum perempuan, pelajar, masyarakat berpenghasilan rendah, hingga segmen ekonomi syariah seperti pesantren guna memperluas literasi dan kesejahteraan ekonomi secara merata.