Suahasil Sebut APBN 2026 Harus Fleksibel Hadapi Gejolak Global

Jakarta: Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dilakukan secara fleksibel untuk merespons perubahan kondisi global yang berlangsung cepat.

Menurut dia, fleksibilitas diperlukan agar APBN mampu menyesuaikan kebijakan fiskal dengan berbagai perkembangan yang muncul sepanjang tahun.

"Ketika APBN itu dijalankan, APBN itu harus dijalankan dengan cukup fleksibel karena harus bisa beradaptasi dengan kondisi dunia yang berubah," kata dia dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang digelar Metro TV, Kamis, 7 Oktober 2026.

Suahasil menjelaskan APBN memang ditetapkan melalui Undang-Undang (UU), tetapi implementasinya dapat menyesuaikan perkembangan ekonomi dan kondisi terkini. Pada awal 2026, pemerintah menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.154 triliun dan belanja negara Rp3.843 triliun, dengan defisit 2,68 persen. Perubahan situasi global kemudian turut memengaruhi asumsi dan pelaksanaan APBN sepanjang tahun berjalan.

"Lalu kondisi dunia berubah ketegangan geopolitik muncul. Tiba-tiba Amerika dengan Iran main perang, tiba-tiba bencana alam, tiba-tiba volatikitas harga komoditas dan itu semua berdampak pada perekonomian domestik," ujarnya.
 

APBN Jadi Shock Absorber

Suahasil mengatakan APBN juga berperan sebagai shock absorber atau peredam guncangan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Fungsi tersebut dijalankan untuk menjaga dampak gejolak eksternal agar tidak semakin membebani masyarakat.

Peran tersebut dilakukan melalui sejumlah instrumen fiskal, mulai dari subsidi, kompensasi, dan perlindungan sosial hingga pembangunan infrastruktur.

"Ini adalah shock absorber yang kita desain, kita jalankan karena APBN-nya bisa dijalankan dengan fleksibel, tapi enggak boleh fleksibel dan semau-maunya, fleksibel tapi dengan tata kelola yang baik, tetap dengan aturan-aturan yang ada," ujar Suahasil.



Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Foto: MTVN/Duta Erlangga

Di tengah perubahan kondisi tersebut, pemerintah memperbarui proyeksi atau outlook APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan meningkat menjadi Rp3.208 triliun, sedangkan belanja negara naik menjadi Rp3.942 triliun.

Kenaikan belanja dan perubahan proyeksi pendapatan turut membuat defisit APBN diperkirakan melebar menjadi 2,85 persen. Meski meningkat, angka tersebut masih berada di bawah batas defisit yang ditetapkan UU, yakni tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah, lanjut Suahasil, terus memantau perkembangan penerimaan dan belanja negara sekaligus menjaga tingkat defisit tetap kredibel.

"Kita melihat outlook penerimaan bisa sedikit naik, karena harga komoditas ini naik, karena coretax sudah bekerja dengan baik, belanja juga bisa sedikit naik dan tentu defisit APBN naik. Kita akan jaga terus defisit APBN di tingkat yang kredibel dibawah tiga persen," tegas dia.