Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Foto: Tangkapan layar.
Menhan Ingin DPR Perkuat Pengawasan Kegiatan Pertahanan
Muhammad Adyatma Damardjati • 19 November 2026 15:59
Jakarta: Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin ingin kegiatan pertahanan diawasi DPR RI. Hal ini disampaikannya saat bertemu Ketua Komisi I Utut Adianto.
"Kami mengadakan satu interaksi mengenai bagaimana intensitas dari kegiatan-kegiatan pertahanan ini terus mendapatkan pengawasan dari DPR RI, yaitu Komisi I," kata Menhan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 November 2026.
Baca Juga :
Menhan Sjafrie Menemui Sufmi Dasco di DPR
"Dengan adanya 514 kabupaten, berarti akan ada 514 dari batalyon," ungkap Menhan.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Istimewa.
Sjafrie mengatakan penempatan batalyon itu bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah, tapi adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional. Sjafrie menekankan amanat konstitusi itu tidak bisa diamandemen di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, tetapi implementasinya ada di dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945.
"Di mana sifat pertahanan kita adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi kita melakukan ini, ini adalah berdasarkan amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional," ungkap Sjafrie.