Menhan Ingin DPR Perkuat Pengawasan Kegiatan Pertahanan

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Foto: Tangkapan layar.

Menhan Ingin DPR Perkuat Pengawasan Kegiatan Pertahanan

Muhammad Adyatma Damardjati • 19 November 2026 15:59

Jakarta: Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin ingin kegiatan pertahanan diawasi DPR RI. Hal ini disampaikannya saat bertemu Ketua Komisi I Utut Adianto. 

"Kami mengadakan satu interaksi mengenai bagaimana intensitas dari kegiatan-kegiatan pertahanan ini terus mendapatkan pengawasan dari DPR RI, yaitu Komisi I," kata Menhan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 November 2026.

Sjafrie melanjutkan pihaknya selalu mengajak awak media melihat perkembangan batalyon infantery teritorial pembangunan di daerah, sebagai bentuk transparansi dari implementasi amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional. Sjafrie menyebut pihaknya menempatkan satu batalyon di setiap kabupaten. 

"Dengan adanya 514 kabupaten, berarti akan ada 514 dari batalyon," ungkap Menhan. 

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Istimewa.

Sjafrie mengatakan penempatan batalyon itu bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah, tapi adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional. Sjafrie menekankan amanat konstitusi itu tidak bisa diamandemen di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, tetapi implementasinya ada di dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945.

"Di mana sifat pertahanan kita adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi kita melakukan ini, ini adalah berdasarkan amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional," ungkap Sjafrie.

(Siti Yona Hukmana)