Ilustrasi hutan sebagai penyerap karbon. (Freepik)
Indonesia Tegaskan Perdagangan Karbon Harus Beri Manfaat bagi Masyarakat
Insan Suardi • 16 November 2026 07:44
Antalya: Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa perdagangan karbon bukan semata-mata upaya menjual kredit karbon kepada negara atau perusahaan, tapi juga diharapkan menjadi sumber pembiayaan untuk memperkuat aksi perlindungan lingkungan dan penanganan perubahan iklim.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Ary Sudijanto, yang menjelaskan pentingnya perdagangan karbon sebagai salah satu instrumen pembiayaan iklim dalam konferensi COP31 di Antalya, Turki, Minggu, 15 November 2026.
Menurut Ary, Indonesia memiliki posisi strategis dalam diplomasi iklim global karena potensi perdagangan karbon yang dimilikinya. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan untuk menawarkan solusi terhadap persoalan perubahan iklim sekaligus memperkuat pendanaan aksi lingkungan.
Ia menekankan perdagangan karbon tidak boleh dipandang hanya sebagai transaksi ekonomi antara pihak penjual dan pembeli. Lebih dari itu, pembiayaan yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program perbaikan lingkungan dan memberikan efek berganda bagi masyarakat di sekitar wilayah proyek.
Penjelasan tersebut sekaligus menjawab kritik sejumlah pihak yang menilai keterlibatan Indonesia dalam COP31 terlalu berorientasi pada penjualan karbon tanpa cukup memperhatikan prinsip keadilan iklim.
Dalam konteks global, perdagangan karbon merupakan salah satu mekanisme kerja sama yang diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Paris. Mekanisme ini memungkinkan negara-negara bekerja sama dalam pengurangan emisi gas rumah kaca melalui transfer kredit karbon.
Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan pentingnya transparansi, pengukuran yang akurat, dan pencegahan penghitungan ganda agar setiap kredit benar-benar mencerminkan pengurangan emisi.
Indonesia terus mengembangkan peluang kerja sama perdagangan karbon internasional. Dalam COP31, pemerintah memfasilitasi penawaran 30 proyek karbon melalui forum Carbon Connection atau Carbonnex untuk mempertemukan pengembang proyek, pembeli, investor, dan mitra strategis. Proyek-proyek tersebut diharapkan dapat menarik investasi sekaligus mendukung target penurunan emisi nasional.
Salah satu perkembangan lainnya adalah penandatanganan perjanjian pembelian hasil mitigasi atau Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) antara Indonesia dan Norwegia pada 11 November 2026. Menurut Global Green Growth Institute (GGGI), kesepakatan tersebut menjadi transaksi MOPA pertama Indonesia untuk mengoperasionalkan Pasal 6.2 Perjanjian Paris.
Dengan berbagai kerja sama tersebut, pemerintah berupaya menempatkan perdagangan karbon sebagai instrumen yang tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga mendukung pencapaian target iklim, perlindungan ekosistem, dan manfaat bagi masyarakat.
Baca juga: RI Tegaskan Komitmen Partisipasi Pendanaan Pemulihan Hutan Tropis Senilai Rp18 Triliun