Laporan ICW Tak Disatukan dengan Penyidikan Korupsi Kuota Haji Era Yaqut

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyatukan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal penyelenggaraan Haji 2025 dengan penyidikan dugaan rasuah terkait kuota haji di era eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Aduan dari ICW masih di Divisi Pengaduan Masyarakat KPK.

“(Laporan ICW) saat ini masih di tahap pengaduan masyarakat, tentu informasi detilnya belum bisa kami sampaikan,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 12 Agustus 2025.

Budi enggan memerinci kelanjutan dari laporan itu. Jika mengacu pada aturan lain KPK, aduan ICW masih pada tahap verifikasi.

“Kami akan telaah, verifikasi, dan jika dibutuhkan pengumpulan bahan dan keterangan atau pulbaket, tentu KPK akan secara proaktif untuk mengumpulkan informasi dan keterangan tambahan yang dibutuhkan,” ucap Budi.
 

Baca juga:  Korupsi Kuota Haji, Aliran Dana Pihak Travel ke Pejabat Kemenag Diusut

Sebelumnya, ICW membuat laporan ke KPK pada 5 Agustus 2025. Aduan berkaitan dengan penyelenggara haji di Indonesia periode 2025.

“ICW resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penyelenggaraan haji,” kata Peneliti dari ICW Wana Alamsyah di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Agustus 2025.

Wana mengatakan, ada dua permasalahan yang diduga terendus korupsi, yang dilaporkan oleh ICW ke KPK. Pertama ialah layanan umum bagi jamaah haji mengikuti proses dari Musdalifah, Mina, dan Arafah.

“Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengurangan spesifikasi konsumsi yang diberikan kepada jamaah haji,” ucap Wana.

Menurut Wana, pengurangan konsumsi untuk jamaah haji terpampang dalam sejumlah dokumen yang dibawa ICW dalam laporannya ke KPK. Setidaknya, ada tiga masalah yang diadukan ICW, terkait konsumsi jamaah ini.