Ilustrasi Kompleks Parlemen Senayan. MI/Barry Fathahillah
Achmad Zulfikar Fazli • 7 January 2025 17:52
Jakarta: DPR diminta membetuk panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja) untuk mengungkap dugaan adanya mafia migas di perusahaan milik negara. Pembentukan pansus atau panja ini dinilai bentuk pengawasan yang dilakukan DPR.
“DPR perlu segera membentuk Panja (panitia kerja) atau Pansus (panitia khusus),” kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, dalam keterangannya, Selasa, 7 Januari 2025.
Menurut dia, DPR pernah menyinggung sosok yang diduga berpengaruh dalam sejumlah proyek di bidang migas saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Pertamina dan Komisi VII pada 10 April 2023. Sosok itu disebut sebagai Mr. James.
Muslim menilai Kejaksaan Agung juga perlu menyelidiki temuan tersebut. Menurut dia, masalah ini tak bisa dianggap enteng karena menyangkut kebutuhan masyarakat.
“Ini tidak boleh dianggap sebelah mata, karena rakyat harus menanggung kemahalan harga akibat impor minyak dan BBM ini. Kejagung harus mengusut praktik ini,” ujar dia.
Baca Juga:
Kejagung Tangani Korupsi dengan Kerugian Rp310,608 T Sepanjang 2024 |