Ilustrasi penembakan/Medcom.id
Fachri Audhia Hafiez • 30 January 2025 14:28
Jakarta: Tata kelola pekerja migran Indonesia (PMI) didesak diperbaiki, buntut penembakan PMI di Malaysia. Kasus tersebut jadi pekerjaan rumah (PR) yang harus dibereskan pemerintah.
"Kasus ini menandakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, agar perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri semakin diperkuat," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), HM Martri Agoeng, melalui keterangan tertulis, Kamis, 30 Januari 2025.
Agoeng juga menyoroti banyaknya pekerja migran nonprosedural, yang masih menjadi tantangan besar. Pemerintah perlu menindak tegas pengiriman PMI ilegal, karena dikhawatirkan berdampak pada sejumlah hal.
"Tanpa sinergi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait, pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) akan sulit diwujudkan," ujar Agoeng.
| Baca: Penembakan di Malaysia Picu Revisi UU Perlindungan Pekerja Migran |