Pramono Respons Mundurnya Jadwal Pelantikan Kepala Daerah

Jakarta: Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung merespon mundurnya jadwal pelantikan kepada daerah yang sebelumnya direncanakan diselenggarakan pada Kamis, 6 Februari 2025. Pramono mengatakan ia akan mengikuti keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

“Saya ini sebagai pemerintah Jakarta harus tunduk, taat, patuh terhadap pada pemerintah pusat,” kata Pramono di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat 31 Januari 2025.

Mantan Menteri Sekretaris Kabinet (Seskab) ini menyampaikan bahwa ia pernah menjadi orang yang membuat undang-undang sehingga tahu persis bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai wewenang atas pemerintah daerah. Termasuk kewenangan pelantikan kepala daerah.

“Termasuk ngelantik saja dilakukan sepenuhnya kewenangan oleh pemerintah pusat. Mau kapan pun (dilantik) saya monggo,” lanjut Pramono.
 

Baca juga:  Sikapi Putusan Dismissal MK, DPR Gelar Rapat Ulang 3 Februari

Sebelumnya Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

Namun pada Jumat, 31 Februari 2025 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah memastikan bahwa pelantikan akan diundur. Namun, Tito belum dapat memastikan kapan tanggal pasti pelantikan akan digelar karena akan menggelar rapat dengan Komisi II DPR pada Senin, 3 Februari 2025.