Awas! Utang Indonesia Bisa Tembus Rp10 Kuadriliun

Jakarta: Pemerintahan Presiden Joko Widodo disebut meninggalkan warisan utang dan biaya utang yang cukup besar bagi pemerintahan berikutnya. Jika kebijakan utang tahun ini sesuai seperti yang direncanakan, nilainya bakal mencapai Rp8,7 kuadriliun.

"Kalau kita lihat sampai akhir tahun ini, berdasarkan rencana berutang, itu akan mencapai Rp8,7 kuadriliun. Tahun depan, kemungkinan ditambah, kemungkinan bisa Rp10 kuadriliun," ujar ekonom senior Faisal Basri dalam diskusi bertajuk Reviu RAPBN 2025: Ngegas Utang yang disaksikan secara daring, Rabu, 21 Agustus 2024.

Selama 10 tahun menjalankan roda pemerintahan, Presiden Jokowi dinilai telah mengerek besaran utang pemerintah hingga 3,3 kali lipat. Namun besaran utang yang ditarik itu tampaknya tak membuahkan hasil lantaran di periode yang sama pertumbuhan ekonomi relatif mentok di kisaran lima persen.

Penjelasan berulang dari pemerintah soal kondisi utang yang aman juga dianggap tak relevan. Sebab, pengambil kebijakan kerap menyampaikan persentase utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan banyak negara maju yang nilai PDB-nya jauh lebih tinggi dari Indonesia.

Rasio utang Indonesia pada 2023 tercatat 39,2 persen terhadap PDB. Angka itu kerap disandingkan dengan Jepang yang menembus 260 persen terhadap PDB. "Itu kelihatannya kita keren ya? Tapi perlu diingat, Jepang membuat utang besar itu, beban bunganya hanya 6,2 persen dari total pengeluarannya. Kita kan 20 persen," kata Faisal.

"Singapura utangnya juga besar 168 persen dari PDB. Apakah kita lebih hebat dari dia? Beban utang mereka itu hanya 0,4 persen, kita 20 persen, itu langit dan bumi," tambah dia.

 

Baca juga: Pemerintah Tarik Utang Rp27 Triliun dari Lelang 7 Surat Utang Negara

Beban bunga utang diprediksi capai 19%

Pada tahun ini, beban bunga utang diperkirakan mencapai 19 persen dari PDB. Angka itu akan naik menjadi 20,3 persen seperti yang dituangkan dalam RAPBN 2025. Kenaikan beban bunga utang itu, imbuh Faisal, tak luput dari pengelolaan utang yang kurang baik.

Pasalnya, pemerintah disebut kerap menarik utang untuk menutupi utang pokok dan bunga utang yang telah jatuh tempo. Peningkatan utang juga terjadi karena keseimbangan primer APBN selalu negatif, menyebabkan kemampuan membayar utang kian terbatas.

"Utang itu sudah sedemikian memberatkan, sehingga untuk bayar utang dan bunga utang harus dengan utang. Itu karena primary balance, itu pendapatan dikurangi pengeluaran tidak termasuk bunga. jadi kalau minus, bayar bunga sebagian harus dengan utang baru. Jadi ini kan maniak berutang, sudah jadi tabiat," jelas Faisal.

Pemerintahan baru juga tampaknya tak akan mengubah kebiasaan berutang yang dilakukan di era Presiden Jokowi. Pasalnya, berdasarkan Nota Keuangan yang disampaikan pemerintah, pengadaan utang di tahun depan secara total akan mencapai Rp1.400 triliun.

"Pada 2025 direncanakan defisit Rp616 triliun, ada rencana pengeluaran lain, terutama PMN dengan pemberian pinjaman. Akhirnya tambah pengeluaran Rp160 triliun, jadi butuh sekitar Rp775 triliun. Namun ada cicilan tahun-tahun lalu yang harus dibayar kurang lebih Rp650 triliun. Berarti 2025 itu sekitar Rp1.400 triliun utang baru," kata ekonom Awalil Rizky di kesempatan yang sama.