KPU Sebut Pengawasan Bawaslu Terkait Logistik Tak Detail

Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yulianto Sudrajat menilai hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ihwal pemenuhan logistik pada Pemilu 2024 tidak detail. KPU tidak dapat melakukan konfirmasi atas hasil pengawasan Bawaslu.

Menurut Drajat, logistik tahap I yang dianggap rusak dan salah kirim oleh Bawaslu tidak sesuai dengan perkembangan fakta terkini. 

"Bahwa semua kekurangan dan kerusakan logistik tahap I telah dipenuhi sampai dengan tanggal 7 Desember 2023," jelas Drajat melalui keterangan tertulis, Rabu, 10 Januari 2024.

Pengadaan logistik tahap I diketahui meliputi kotak suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, dan segel plastik atau kabel ties. Seluruh logistik itu telah diproduksi, dikirimkan, dan diterima KPU kabupaten/kota sebesar 100 persen dari rentang 25 September sampai 7 Desember 2023 dalam keadaan baik.

"Dan disimpan di tempat penyimpanan/gudang KPU/KIP kabupaten/kota di seluruh Indonesia," ujar Drajat.
 

Baca juga: KPU Akui Ada Surat Suara Rusak

Sementara itu, pemenuhan logistik tahap II masih terus dilakukan sampai saat ini. Produksi surat suara, misalnya, kata dia, sudah mencapai 100 persen, untuk Pilpres dan Pemilu DPD. Adapun produksi surat suara DPR RI telah mencapai 94,53 persen, DPRD provinsi 76,97 persen, dan DPRD kabupaten/kota 93,49 persen per Selasa, 9 Januari 2024.

Ia menyebut sebagian besar surat suara yang telah diproduksi itu juga telah dikirim dan diterima di tempat penyimpanan/gudang KPU kabupaten/kota. Selain surat suara, pengadaan logistik tahap II meliputi sampul kertas, formulir C hasil plano, formulir C hasil salinan, alat bantu netra, daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan daftar calon tetap anggota legislatif.

"Saat ini di seluruh KPU kabupaten/kota sedang melaukan proses sortir lipat surat suara, perakitan kotak suara, pengesetan logistik pemilu, pengecekan, dan pengemasan logistik Pemilu 2024," jelas Drajat.

Sementara itu, pemenuhan surat suara untuk Pemilu RI di luar negeri yang hanya meliputi surat suara Pilpres dan DPR RI dapil Jakarta II telah didistribusikan ke 128 perwakilan di 95 negara sebesar 100 persen sampai 25 Desember 2023. KPU masih memenuhi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang telah didistribusikan sebesar 92,36 persen.

Sebelumnya, Bawaslu mengumumkan hasil pengawasan terhadap pengadaan logistik yang dilakukan KPU. Menurut Bawaslu, terdapat kotak suara rusak di 177 kabupaten/kota. Sementara itu, di 61 kabupaten/kota ditemukan bilik suara rusak.

Kerusakan tinta suara ditemukan di 124 kabupaten/kota dan segel di 30 kabupaten/kota. Adapun kesalahan tempat tujuan distribusi logistik tahap I di 10 kabupaten/kota. Sementara, surat suara rusak di 127 kabupaten/kota maupun 39 PPLN, dan surat suara tidak sesuai jumlah di 61 kabupaten/kota maupun 29 PPLN. (Tri Subarkah)