Legislator Setuju Gubernur Dipilih DPRD, Bupati-Wali Kota Tetap Langsung

Jakarta: Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan setuju dengan wacana gubernur dipilih oleh DPRD. Namun, khusus pemilihan bupati dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat.

"Paling bagus menurut saya memang gubernur dipilih oleh DPRD saja. Pertimbangan adalah karena kekuasaan dan wewenang gubernur hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tapi untuk bupati/walikota, lebih bagus untuk tetap langsung," kata Irawan melalui keterangan tertulis, Minggu, 15 Desember 2024.

Politikus Golkar itu menilai perpindahan pemilihan kepala daerah ke DPRD dapat mengefisiensikan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Bagi Irawan, bongkar pasang kebijakan pelaksanaan Pilkada selama ini tidak berjalan efisien.

“Terkait dengan prinsip efisiensi, hal tersebut merupakan asas/prinsip yang kita jadikan dasar dalam merumuskan kebijakan/teknis penyelenggaraan pemilu. Efisiensi tergantung dari kebijakan politik hukum kita yang diatur dengan undang-undang,” ujar dia.
 

Baca juga:  PDIP Nilai Implementasi Pilkada Langsung Tergantung Indeks Demokrasi

Irawan menilai efisiensi merupakan masalah teknis. Hal yang penting dilakukan adalah memastikan pelaksanaan pilkada masih dalam koridor dan prinsip konstitusionalisme.

“Menurut penalaran yang wajar, kita bisa mendapatkan kepala daerah yang lebih berkualitas dengan biaya yang efisien jika dipilih DPRD. Kita sudah coba mengefisienkan lewat pemilihan serentak, ternyata maksud kita melakukan efisiensi tidak tercapai. Implementasinya justru mahal dan rumit,” tutur Irawan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berbicara soal efisiensi dalam pemilihan, dan mencontohkan negara lain terkait peran DPRD. Legislator, kata Prabowo, memilih bupati hingga gubernur.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita, kaya," kata Prabowo di Bogor, Kamis, 12 Desember 2024.

Hal itu disampaikan Prabowo menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Bahlil mengatakan bahwa sistem demokrasi yang kini diterapkan di Indonesia berbiaya mahal dan memerlukan perbaikan.