Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Perlu Berjalan Seimbang

Jakarta: Mitigasi dan adaptasi terkait perubahan iklim perlu berjalan seimbang. Hal tersebut didorong dalam rancangan undang-undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim.

"RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini mesti bisa menjaga keseimbangan antara upaya mitigasi dan adaptasi," kata Direktur Program Yayasan KEHATI Rony Megawanto, dalam keterangan tertulis, Senin, 21 September 2026.

Hal tersebut, kata Rony, untuk mengintegrasikan kebijakan perubahan iklim dengan perlindungan keanekaragaman hayati. Yakni, dengan kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim.
 

KEHATI bersama peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Pusat Analisis Sosial AKATIGA menyusun policy brief berjudul "Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati, dan Masyarakat: Telaah Kritis dan Rekomendasi atas Fokus Kebijakan Iklim di Indonesia".

Dalam kajian tersebut, pihaknya mengidentifikasi beberapa kesenjangan utama dalam kebijakan iklim nasional. Pertama, yakni fragmentasi tata kelola perubahan iklim yang memberi perhatian terhadap persoalan iklim dinilai belum merata di seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Kedua, persoalan prioritas dan kesinambungan kebijakan. Kebijakan iklim dinilai masih lebih banyak berfokus pada mitigasi, sementara strategi adaptasi bagi masyarakat rentan, wilayah pesisir, dan pertanian lahan kering belum memperoleh perhatian serta pendanaan yang sebanding. Ketiga, keadilan sosial dan keanekaragaman hayati. Masyarakat yang menghasilkan emisi relatif kecil dapat