Teknokrasi dan Politik Mesti Saling Mengisi Demi Kebijakan Efektif

Jakarta: Kepemimpinan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan politik atau kecanggihan konsep teknokratis. Efektivitas sebuah kebijakan sangat bergantung pada kolaborasi dua elemen dasar, yakni rasionalitas dan otoritas, agar keputusan pemerintah berdampak nyata bagi masyarakat.

“Teknokrasi dan politik harus saling mengisi untuk menghasilkan kebijakan yang efektif. Hanya apabila dua elemen dasar setiap kebijakan, yaitu rasionalitas dan otoritas, menyatu maka kebijakan akan membawa hasil yang diinginkan,” ujar Wakil Presiden ke-11 RI Boediono dalam acara Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa, 1 September 2026.
 

Boediono menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi yang solid membutuhkan racikan konsep teknokratis yang sistematis. Sekaligus eksekusi dari pemegang otoritas politik. 

Ia mencontohkan pengalamannya saat mendampingi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melewati krisis keuangan global pada 2008. Saat itu, tim ekonomi merumuskan strategi teknokratis secara matang, sementara Presiden SBY memberikan komando politik agar eksekusi di lapangan berjalan cepat.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu memperingatkan bahwa gagasan sehebat apa pun akan sia-sia bila tidak didukung oleh kekuatan politik.

“Konsep kebijakan yang logis, bagus dan rasional tapi tidak mendapat dukungan politik hanya akan tinggal konsep indah di atas kertas yang sama sekali tidak mempunyai dampak pada kehidupan nyata,” tegas Boediono.

Di sisi lain, Boediono menilai dominasi otoritas politik yang hampa dari dasar pemikiran teknokratis juga berisiko melahirkan kebijakan yang rapuh. Bahkan, hanya sebatas wacana.

“Otoritas politik yang tidak didukung oleh konsep kebijakan yang rasional dan dirumuskan secara sistematik dan teknokratis hanya akan menghasilkan slogan dan impian yang muluk tanpa kenyataan,” kata Boediono.


Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat. Foto: Dok. Istimewa.

Oleh karena itu, Boediono menyimpulkan bahwa tantangan utama kepemimpinan nasional adalah menjembatani kedua ruang tersebut agar tidak saling menegasikan. “Menyinergikan rasionalitas dan otoritas bukan pekerjaan mudah. Di sinilah peran kepemimpinan,” kata Boediono.

Acara Sarasehan HUT ke-25 Partai Demokrat ini turut dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta jajaran pengurus dan pengamat politik nasional.