Podium MI: Ironi Garuda Imitasi

HARI-HARI ini kita menyaksikan fenomena yang cukup mengusik nalar. Saat momentum Hari Lahir Pancasila, sebuah waktu yang seharusnya menjadi puncak refleksi atas nilai-nilai luhur bangsa, kita malah disuguhi pemandangan yang mengiris hati.

Mulanya biasa saja. Seperti biasa, di momen penting itu, tersebar poster dari sejumlah institusi di berbagai platform media sosial. Isi posternya tentu ucapan selamat atas lahirnya dasar negara itu sekaligus narasi pujian nan heroik terkait dengan arti penting Pancasila terhadap perjalanan bangsa Indonesia.

Itu lumrah, seperti halnya kita memberikan ucapan selamat kepada saudara, kerabat, atau teman yang berulang tahun. Puja-puji dan doa acap kita sertakan juga dalam ucapan itu. Namun, yang menjadi masalah kali ini, sebagian poster ucapan itu menampilkan lambang Garuda Pancasila dengan wujud yang asing.

Ada Garuda dengan jumlah bulu sayap yang melenceng jauh dari pakem, bahkan tidak simetris. Ada yang bulu di sayap kanan berjumlah 18 helai, sayap kiri cuma 15 helai. Padahal yang benar jumlahnya 17 helai yang melambangkan tanggal kemerdekaan. Pun, bulu ekor yang seharusnya 8 helai, terlihat cuma 7 helai.

Lalu, ada gambar Garuda dengan cakar yang tampak seperti bentuk cakar monster. Ada pula yang anatomi sayapnya dibikin terlalu 'wah', tapi malah gagal menyerupai burung legendaris kebanggaan kita. Sangat khas hasil kerja digital olahan teknologi kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI).

Publik pun bergemuruh. Kaget, heran, geram, jengkel kumpul jadi satu. Mereka akhirnya betul-betul marah setelah tahu yang memasang gambar Garuda Pancasila dengan detail yang salah itu justru institusi negara. Salah satunya yang ramai menangguk cibiran ialah unggahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Lambang Garuda di unggahan Sekretariat Wakil Presiden disebut-sebut juga terdapat beberapa kesalahan detail.

Ada apa sebetulnya dengan mereka? Pertanyaan itu bukan sekadar menyangkut teknis desain. Itu pertanyaan tentang integritas institusi. Bagaimana mungkin sebuah lembaga yang dibiayai negara, yang di dalamnya berkumpul para pakar dan ahli, yang seharusnya memegang teguh martabat simbol negara, begitu ceroboh mengunggah kreasi hasil AI tanpa melalui proses kurasi yang memadai?

Diduga kuat, mereka terjebak dalam budaya 'asal jadi'. Kehadiran alat bantu AI yang memudahkan pembuatan visual dalam hitungan detik telah mematikan nalar kritis, bahkan rasa hormat terhadap lambang negara. Publik jadi bingung, apakah di mata mereka, Garuda sekadar dianggap elemen pemanis poster, bukan simbol yang diatur ketat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009?
 

Ironi itu semakin terasa pahit karena pada saat yang sama negara ini sedang kencang mendengungkan penguatan ideologi Pancasila untuk melawan berbagai musuh bangsa, mulai radikalisme, intoleransi, korupsi, kejahatan kemanusiaan, hingga kian lunturnya integritas dan nasionalisme. Pada saat seperti itu, kok, bisa-bisanya institusi negara malah memberikan contoh banal tentang pengabaian detail identitas bangsa.

Jika menjaga bentuk lambang negara saja kita gagal lantaran tergiur oleh teknologi instan, bagaimana mungkin publik bisa percaya nilai-nilai Pancasila yang jauh lebih kompleks dan mendalam benar-benar dijaga dan diamalkan di dalam institusi tersebut?

Beruntung, kita memiliki netizen yang luar biasa teliti. Kritik keras masyarakat terhadap kesalahan visual itu ialah bentuk partisipasi warga negara yang sehat. Netizen kita, di tengah arus informasi yang begitu cepat hingga kerap mengabaikan sisi akurasi, terbukti menjadi penjaga gawang yang lebih sigap ketimbang birokrasi yang tumpul.

Dalam hal penjagaan terhadap simbol, masyarakat terbukti lebih Pancasilais daripada institusi yang seharusnya menjadi teladan. Dengan cibiran, kritik, dan emosi yang diluapkan itu, publik sesungguhnya sedang memperingatkan bahwa simbol-simbol sakral bangsa tidak boleh terdegradasi maknanya gara-gara hasil olahan mesin yang tidak berjiwa.

AI memang dapat menciptakan gambar yang estetik secara teknis, tapi ia tidak memiliki rasa, tidak kenal sejarah, dan pasti tidak memahami makna di balik setiap helai bulu Garuda. Secanggih apa pun akal imitasi, ia hanyalah alat, bukan pengganti nurani, nalar kritis, rasa hormat, dan rasa tanggung jawab.

Namun, nasi sudah menjadi kerak. Suka tidak suka, kita harus menjadikan insiden 'Garuda AI' yang cacat ini sebagai cermin bagi seluruh instansi, baik negara maupun swasta, juga bagi setiap individu. Cermin agar setiap institusi, apalagi lembaga negara, harus memiliki standar prosedur ketat dalam penggunaan teknologi kreatif.

Tidak boleh ada istilah 'asal jadi' tanpa kurasi untuk simbol yang sakral. Tidak boleh lagi dibiarkan kemalasan intelektual bersembunyi di balik kecanggihan teknologi. Itu sejatinya pesan bahwa digitalisasi semestinya dibarengi dengan literasi visual dan rasa hormat yang tinggi.

Pancasila tidak lahir dari mesin, ia lahir dari keringat, darah, dan pemikiran jernih para pendiri bangsa. Karena itu, sudah sepatutnya ia diperlakukan dengan penuh penghormatan, bukan dengan cara instan dan potong kompas yang memalukan. Meski hidup pada era kecerdasan buatan, kita tetap membutuhkan kecerdasan nurani untuk menjaga martabat bangsa.