Podium MI: Ideologi Kerja Pancasila

LEBIH dari 80 tahun lalu, di tengah impitan penjajahan, Sukarno menggali sesuatu yang tak kasatmata, tetapi terasa denyutnya hingga kini, yakni Pancasila. Ia bukan sekadar rumusan politik. Pancasila ialah sari pengalaman panjang bangsa yang dirumuskan dari kepedihan penjajahan sekaligus harapan.

Di jantung Pancasila, berdenyut satu roh yang tak lekang oleh waktu, yakni gotong royong. Ia bukan sekadar kerja bersama, melainkan juga cara bangsa ini bertahan, merawat luka, dan menenun masa depan dalam kebersamaan.

Gotong royong itu tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari sejarah panjang kehidupan Nusantara, dari membangun lumbung pangan hingga mengayuh perahu bersama. Semua dilakukan bukan karena perintah, melainkan karena kesadaran kolektif.

Menariknya, delapan dekade kemudian, watak itu belum sepenuhnya hilang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita masih melihat orang saling membantu, berbagi, dan saling menjaga. Ada daya hidup sosial yang tetap menyala.

Penelitian oleh Harvard Human Flourishing Program bahkan menunjukkan kekuatan bangsa itu bukan semata pada ekonomi, melainkan juga pada jalinan sosial seperti rasa percaya, kebersamaan, dan kehangatan komunitas.

Di kampung-kampung, di dapur umum saat bencana, di arisan dan ronda, gotong royong hidup nyata. Ia bekerja tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, tetapi justru di situlah kekuatannya.

Ilustrasi Pancasila. Foto: MI.

Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang gemar memberi. Bukan karena berlimpah, melainkan karena terbiasa berbagi. Memberikan uang, tenaga, waktu, bahkan empati. Itulah Pancasila dalam tindakan. Karena itu, wajar bila World Giving Index menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia dalam beberapa tahun terakhir.

Bahasa Indonesia menjadi saksi lain dari semangat itu. Ia lahir dari pertemuan banyak budaya, bukan dari dominasi satu kelompok. Ia menyatukan, bukan memaksakan.

Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, melainkan juga simbol kebersamaan yang tumbuh dari keragaman. Dari sana, kita belajar bahwa persatuan tidak harus meniadakan perbedaan.

Namun, tak ada yang sempurna. Sejarah kerap menyisakan ironi. Begitu juga dengan modal sosial bangsa. Nilai yang hidup subur di tengah masyarakat justru kerap melemah ketika memasuki ruang kekuasaan.

Gotong royong yang di kampung bermakna kebersamaan justru di politik sering berubah menjadi kompromi penuh kalkulasi. Yang semula mengikat malah perlahan menjadi transaksi.

Demokrasi berjalan secara prosedural, tetapi sering kehilangan roh. Musyawarah digantikan voting cepat, sementara kebijaksanaan kolektif kerap tersisih oleh logika mayoritas.

Akibatnya, lahirlah paradoks, yaitu masyarakat yang relatif sehat, tetapi negara yang kerap limbung. Nilai yang hidup di akar rumput belum menjelma dalam tata kelola.

Ketika perjalanan bangsa ini terasa oleng, kita mesti ingat apa yang pernah dikatakan penggali Pancasila, Bung Karno. Kata Bung Karno, "Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara 'semua buat semua', 'satu buat semua, semua buat satu'. Saya yakin bahwa syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan...." Di titik ini, memperingati Pancasila tidak cukup dengan seremoni. Ia harus dihidupkan sebagai ideologi kerja. Pancasila mesti hadir dalam kebijakan, dalam hukum, dan dalam keberpihakan.

Sebagaimana diingatkan Mohammad Hatta, Pancasila belum sungguh menjadi dasar negara jika belum diwujudkan dalam kehidupan nyata. Ia menuntut pengabdian, bukan sekadar pengakuan.

Karena itu, ketika arah bangsa terasa goyah, kita tidak perlu mencari dasar baru. Kita hanya perlu kembali kepada nilai yang sudah kita miliki, tetapi belum sepenuhnya kita jalankan.