Nasional • 6 months ago
Di negara yang majemuk seperti Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara semestinya sudah final. Lima sila yang disusun dan dirumuskan para bapak pendiri negeri ini puluhan tahun lalu itu cukup menjadi pelita yang menerangi dan memandu kehidupan bangsa ini. Kehidupan menuju masyarakat adil dan makmur seperti yang dicita-citakan pada butir penutup.
Ia tentu saja bukan semata cita-cita Soekarno, Hatta, Yamin, atau Sjahrir, melainkan impian segenap masyarakat yang tersebar di penjuru Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Perkara impian tersebut belum terwujud, itu yang harus terus diperjuangan dan diikhtiarkan dengan berpedoman dan mengacu pada keempat sila lainnya.
Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa jelas merupakan ikrar bahwa bangsa ini adalah bangsa yang berketuhanan. Itu artinya kita tidak menepikan agama dan menghargai semua pemeluknya, apa pun bentuk keyakinannya. Begitu juga sila kedua yang mengajak kita untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Adapun sila ketiga jadi semacam perekat sekaligus katup pengaman agar masyarakat yang hidup dengan ragam suku, budaya, dan agama ini tidak tercerai-berai. Begitu juga dengan sila keempat yang mengajari kita nilai-nilai demokrasi.
Harus kita akui, butir-butir sila itu sangatlah ideal karena mengandung nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Namun, harus diakui pula, bangsa ini masih belum sepenuhnya memahami, apalagi mengamalkan nilai-nilai tersebut.
Masih maraknya praktik korupsi, sentimen rasial, diskriminasi terhadap minoritas, dan kekerasan dalam penyelesaian konflik merupakan cermin bahwa Pancasila masih sebatas slogan. Padahal, jika saja filosofi dalam ideologi negara itu dipraktikkan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh elemen bangsa, terutama para elite, setidaknya kita tidak akan tersesat jalan.
Oleh karena itu, agar tidak semakin kebablasan, momentum peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini harus jadi pengingat agar kita kembali eling dengan ajaran dalam ideologi tersebut. Tentu ini bukan semata tugas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), tapi juga menjadi pekerjaan rumah bersama seluruh elemen bangsa.
Para elite dan tokoh politik sudah seharusnya berada di garda terdepan. Mereka harus menjadi contoh dan teladan. Bagaimana rakyat mau patuh jika perilaku para elitenya justru jauh dari nilai-nilai Pancasila? Bagaimana masyarakat mau mematuhi hukum jika para elite yang seharusnya menjadi penjaga keadilan malah kongkalikong mempermainkan aturan?
Masih terlalu banyak praktik lancung di negeri ini untuk disebutkan. Begitu juga tindakan-tindakan diskriminatif yang jauh dari rasa keadilan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik, yang hingga hari ini masih terjadi. Tentu kita tidak boleh berputus asa. Jalan kebaikan, bagaimanapun terjalnya, harus terus diperjuangkan dengan bahu-membahu dan bergotong royong. Perbedaan politik sah-sah saja dalam alam demokrasi.
Namun, prinsip dan tujuannya haruslah seiring sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila kelima, bukan segelintir individu maupun kelompok. Pancasila harus tetap hidup dalam relung jiwa bangsa Indonesia.
