Rico Sia Usulkan Harga Dasar Karet Kunci untuk Lindungi Petani

Simalungun: Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia mendesak pemerintah untuk menetapkan harga dasar (floor price) bagi komoditas karet. Hal itu diungkapkan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE), Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, Jumat, 23 Januari 2026.

Katanya, langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya di Sumatra. Desakan tersebut disampaikan Rico menanggapi tren penurunan produksi karet nasional di tengah meningkatnya permintaan global. Tanpa intervensi harga, ia khawatir petani akan beralih ke komoditas lain seperti kelapa sawit.

“Pemerintah perlu hadir melalui kebijakan Domestic Price Obligation (DPO) sebagai harga dasar agar petani merasa aman dan kembali bergairah menanam karet,” ujar Rico dalam keterangan tertulisnya yang diterima Metrotvnews.com, Selasa, 27 Januari 2026.
 

Selain intervensi harga, Rico menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan kepada petani untuk mengolah karet mentah menjadi produk bernilai tambah. Ia juga menyoroti perlunya pembenahan rantai pasok guna mencegah praktik yang merugikan petani.

“Jika petani diberi pendampingan yang tepat, sektor karet semestinya bisa kembali menjadi andalan dan menyejahterakan masyarakat,” tuturnya.

Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan untuk meninjau langsung pengelolaan perkebunan karet serta dampak kebijakan energi nasional, termasuk penghentian impor solar, terhadap industri hulu. Tujuannya adalah mengumpulkan fakta lapangan guna penyusunan rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Hasil kunjungan diharapkan dapat menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan yang mendukung transformasi industri nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing.