Dirjen Dukcapil Bertolak ke Flores Pulihkan Dokumen Kependudukan Warga Terdampak Gempa

Jakarta: Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, dijadwalkan berangkat menuju Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin, 24 Agustus 2026. Kunjungan tersebut dilakukan atas arahan Menteri Dalam Negeri setelah gempa bumi melanda sejumlah kabupaten di Flores dan berdampak pada layanan administrasi kependudukan masyarakat.

Teguh akan memimpin tim gabungan Kementerian Dalam Negeri untuk memulihkan dokumen kependudukan warga yang hilang atau mengalami kerusakan akibat gempa. Dokumen yang menjadi sasaran pelayanan antara lain KTP elektronik (KTP-el), kartu keluarga (KK), dan akta kelahiran.

"Kami menyadari tim Dukcapil bukan pasukan perintis jalan. Kami tidak memiliki keahlian teknis untuk penanganan darurat awal. Namun, begitu tahap awal berjalan, urusan dokumen kependudukan menjadi krusial agar warga bisa mengakses berbagai bantuan dan layanan publik," kata Teguh dalam rapat koordinasi persiapan di Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2026.

Berdasarkan laporan Dinas Dukcapil Provinsi NTT, gempa berdampak pada kondisi masyarakat dan lingkungan di sejumlah wilayah. Bencana tersebut juga berpotensi menyebabkan dokumen administrasi kependudukan milik warga hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan hambatan bagi warga terdampak dalam mengakses layanan administrasi kependudukan. Karena itu, Ditjen Dukcapil menyiapkan pelayanan langsung di lokasi terdampak.
 

Enam Tim Diterjunkan

Pelayanan jemput bola bagi warga terdampak bencana telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Dalam aturan tersebut, penduduk yang terdampak atau menjadi korban bencana alam termasuk kategori Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan karena menghadapi hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan.

Untuk mendukung pelayanan di lokasi bencana, Ditjen Dukcapil menyiapkan sejumlah perangkat dan perlengkapan darurat. Peralatan tersebut mencakup perangkat pencetakan KTP-el atau mobile enrollment, blangko KTP-el, jaringan komunikasi satelit Starlink, serta peralatan pendukung pencetakan dokumen kependudukan lainnya.


Ilustrasi bangunan rusak akibat gempa. Foto- MI

Tim dari pemerintah pusat akan bekerja bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Dinas Dukcapil di masing-masing kabupaten terdampak. Ditjen Dukcapil membentuk enam Tim Unit Pelayanan yang akan bergerak ke sejumlah wilayah terdampak gempa. Tim 1 ditugaskan di Kabupaten Manggarai, Tim 2 di Kabupaten Manggarai Barat, dan Tim 3 di Kabupaten Manggarai Timur.

Selanjutnya, Tim 4 bertugas melayani Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo. Tim 5 ditempatkan di Kabupaten Ende, sedangkan Tim 6 bertugas di Kabupaten Sikka.

Penempatan tim tersebut disiapkan untuk mendukung pemulihan dokumen kependudukan warga terdampak gempa secara langsung di wilayah masing-masing.

"Kami hadir untuk memastikan negara tetap melayani warga di masa tersulit mereka. Dokumen kependudukan mungkin terlihat sekadar lembaran kertas, tetapi di tengah situasi bencana, lembaran itulah yang menjadi kunci bagi warga untuk menyambung hidup dan memulihkan keadaan," kata Teguh.