Diplomasi Energi RI–Korsel Perkuat Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional

Jakarta: Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui, mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam memperkuat diplomasi energi dengan Korea Selatan. Yakni, melalui penandatanganan tiga nota kesepahaman strategis di sektor energi.

Kerja sama tersebut mencakup pengembangan energi bersih seperti energi terbarukan, hidrogen, nuklir, dan smart grid, serta penguatan teknologi carbon capture and storage (CCS) dan pengembangan mineral kritis yang menjadi fondasi industri energi masa depan.

“Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin aktif memainkan peran strategis dalam diplomasi energi global, sekaligus memperkuat arah kebijakan menuju transisi energi yang terukur dan berkelanjutan,” ujar Alfons melalui keterangan tertulis, Jumat, 3 April 2026.

Anggota Fraksi Partai Golkar itu menilai, kerja sama ini sangat penting dalam memperkuat hilirisasi mineral kritis, khususnya nikel. Mengingat Indonesia saat ini menguasai sekitar 40 persen cadangan nikel dunia yang menjadi bahan baku utama industri baterai kendaraan listrik (EV).

“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu masuk hingga ke rantai nilai industri baterai dan kendaraan listrik global,” ungkap Alfons

Selain itu, Alfons menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap kerja sama investasi yang masuk juga disertai dengan transfer teknologi yang konkret dan terukur. Sehingga mampu memperkuat kapasitas industri nasional dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk potensi gangguan rantai pasok energi akibat konflik di kawasan Timur Tengah, ia menilai kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi teknologi dan sumber energi.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Korsel Lee Jae Myung. Foto: BPMI Setpres.

“Kerja sama ini harus mampu memperkuat kedaulatan energi Indonesia, baik dari sisi pasokan, teknologi, maupun nilai tambah ekonomi, sehingga Indonesia tidak rentan terhadap gejolak energi global,” tambah legislator asal daerah pemilihan Papua Barat itu. 

Alfons berharap implementasi kerja sama ini dapat berjalan optimal dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional, termasuk penguatan industri dalam negeri, peningkatan nilai tambah, serta menjaga keseimbangan antara agenda transisi energi dan ketahanan energi nasional.