Komisi III DPR Gelar Rapat Bareng Kapolri Bahas Penyadapan Ilegal Besok

Jakarta: Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026. Rapat tersebut membahas penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis, 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut," ujar Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 11 November 2026.

Ia mengatakan Komisi III DPR akan mengawal kasus penyadapan ilegal tersebut hingga terang benderang. Habiburokhman menegaskan semua yang terlibat dalam kasus tersebut harus bertanggung jawab.

"Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," kata Habiburokhman.


Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto. Foto: BPMI Setpres. 

Adapun berdasarkan undangan rapat kerja Komisi III DPR RI, terdapat dua agenda yang akan dibahas bersama Kapolri. Pertama, terkait penegakan hukum terhadap penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara dan tindakan yang dilakukan kepada tersangka penyadapan ilegal.

Diketahui, Bareskrim Polri mengungkap kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, kepala lembaga, tokoh politik, hingga media. Sejumlah tersangka telah ditetapkan yaitu Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Irjen Eko Hadi (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU).

Adapun Polri telah menggelar sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta. Pihak kepolisian menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).