Kejagung Geledah 6 Kantor Perusahaan dalam Kasus Tambang Nikel

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan AK di Sulawesi Tenggara. Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mendalami keterkaitan perusahaan-perusahaan itu dengan perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel, yang menyeret PT BSJ sebagai tersangka korporasi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna penggeledahan dilakukan tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) pada Senin, 9 November 2026. Lokasi yang digeledah meliputi kantor PT ANI di Kota Kendari dan lokasi tambang di Kabupaten Konawe Utara, kantor PT KAA di Konawe Utara, dua kantor PT AMI di Kendari dan Buton Tengah, serta kantor PT AMID di Buton Tengah.

“Sementara ini masih dalam proses pendalaman dari hasil penggeledahan yang diduga terafiliasi dengan AK,” kata Anang kepada wartawan di Gedung Kejaksaan Agung, Selasa, 10 November 2026.
 

Dalam kegiatan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.

Kejagung menyatakan seluruh barang bukti tersebut akan diteliti untuk mendalami keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ maupun perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan korporasi tersebut. Pemeriksaan forensik digital juga akan dilakukan sesuai kebutuhan pembuktian.

Dalam perkara ini, penyidik juga telah memeriksa puluhan saksi dan mengumpulkan berbagai dokumen serta barang bukti elektronik. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan hingga akhirnya PT BSJ ditetapkan sebagai tersangka korporasi.


Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung). Foto: Medcom.id.

“Untuk saat ini baru korporasinya. Ke depan proses penyidikan tetap berlanjut, bukan tidak mungkin nanti akan kepada pihak-pihak yang menurut penyidik bisa dimintai pertanggungjawaban,” ujar Anang.

Kejagung menegaskan, barang bukti yang disita masih akan diteliti. Pendalama dilakukan untuk mengungkap hubungan aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut dengan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

(Metrotvnews.com/M. Azri Arifin)