Pengadilan Korsel Tolak Keluarkan Surat Penangkapan terhadap Oposisi Utama

Seoul: Pengadilan Distrik Pusat Seoul memutuskan menolak permintaan jaksa untuk mengeluarkan surat penangkapan terhadap pemimpin Partai Demokrat, Lee Jae-myung, atas tuduhan suap. Pengadilan menilai tidak ada alasan yang cukup kuat untuk mendukung argumen bahwa Lee mungkin saja telah mencoba menghilangkan semua bukti.

Lee menyambut baik keputusan tersebut, dan berterima kasih kepada pengadilan saat dirinya keluar dari pusat penahanan setelah putusan dikeluarkan.

"Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada lembaga peradilan karena telah membuktikan dengan jelas bahwa lembaga ini adalah benteng terakhir hak asasi manusia," kata Lee, dikutip dari Channel News Asia, Rabu, 27 September 2023.

Kendati begitu, tuntutan pidana terhadap Lee belum dibatalkan. 

Menteri Kehakiman Korea Selatan Han Dong-hoon mengatakan peninjauan kembali surat perintah penangkapan adalah bagian dari proses yang belum selesai, dan sementara ini keputusan pengadilan tidak berarti Lee sepenuhnya bersih.

Lee menuduh jaksa penuntut umum mengajukan kasus bernuansa politik terhadap dirinya. Lee menyebut tuduhan atas dirinya itu fiksi dan merupakan sebuah konspirasi politik.

Penangkapan terhadap seorang pemimpin utama oposisi merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di Korea Selatan, dan kasus ini adalah ancaman untuk pemilihan parlemen tahun depan, di mana hal ini akan mempertaruhkan perolehan suara mayoritas partai Lee.

Tahun lalu, Lee dikalahkan oleh Yoon Suk-yeol, seorang jaksa yang terkenal konservatif. Selasa kemarin, ia menghadiri persidangan dalam keadaan lemah dan menggunakan tongkat.

Ia dituduh meminta sebuah perusahaan untuk secara ilegal mengirim uang sebesar 8 juta dollar ke Korea Utara saat ia menjabat sebagai Gubernur Provinsi Gyeonggi.

Tuduhan lain yang mencekiknya adalah tuduhan melanggar tugas sebagai pejabat publik atas kerugian sebesar 20 miliar won atau 15 juta dolar yang diderita perusahaan pembangunan kota saat ia menjabat sebagai Walikota Seongnam.

Bulan ini, Lee sempat "mogok makan" selama 24 hari lamanya untuk menuntut Presiden Yoon Suk-yeol memperbaiki kegagalan kebijakan, termasuk kesalahan pengelolaan ekonomi dan tidak maksimal dalam menghalangi Jepang membuah air limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. (Hillary Sitohang)