Ini Manfaat APBN bagi Keuangan Negara

Jakarta: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi topik menarik dalam mengatasi masalah keuangan negara saat ini telah banyak menjadi perhatian masyarakat.
 
Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

APBN meliputi masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBN Ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
 
Sebelum menetapkan APBN, pemerintah terlebih dahulu mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) kepada DPR. RAPBN ini menjadi dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN beserta Nota Keuangannya.

Struktur APBN sebelum 2000 merupakan anggaran berimbang (balance budget) yaitu Penerimaan = Pengeluaran. Setelah 2000, struktur APBN menggunakan Government Financial Statistic (GFS) berbentuk I-Account yaitu Pendapatan > Belanja (Surplus).
 
Adapun siklus APBN yang meliputi masa satu tahun mulai 1 Januari sampai 31 Desember ini terdiri dari penyusunan dan pembahasan APBN, penetapan APBN, pelaksanaan APBN, laporan realisasi semester I dan prognosis semester II APBN, serta perubahan APBN.

Proses pembahasan APBN

Penyusunan, pembahasan dan penetapan RAPBN dilakukan pada tahun sebelum anggaran dilaksanakan. Ini diawali dengan Pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro RAPBN tahun berikutnya pada pertengahan Mei.

Pada periode Mei-Juni, pembahasan bersama antara DPR dalam hal ini Badan Anggaran dengan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia yang hasilnya menjadi dasar penyusunan RUU APBN beserta Nota Keuangannya.
 
Selanjutnya pembahasan RUU APBN beserta Nota Keuangan dilakukan antara September-Oktober. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU APBN diambil keputusan oleh DPR selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
 
APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN, pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.
 
Pemerintah kemudian melaporkan realisasi semester I dan prognosa semester II APBN. Perubahan APBN dilakukan bila terjadi proses pembahasan RUU perubahan APBN sama dengan APBN induk, namun tidak melalui tahap pemandangan umum fraksi dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi (shortcut).
 
Selain itu, pemerintah perlu melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Presiden menyampaikan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.