Banggar DPR Dorong Percepatan Penyaluran DBH ke Daerah

Jakarta: Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah mempercepat penyaluran dana bagi hasil (DBH) kepada daerah yang mengalami tekanan fiskal. Langkah itu dinilai penting menyusul polemik status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara.

"Alangkah baiknya jika pemerintah pusat ikut turun rembuk dengan daerah. Dana bagi hasil yang belum disalurkan segera disalurkan agar daerah bisa bernapas dan mampu membayar honor, gaji, PPPK,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.

Ia mengungkapkan, DPR dan pemerintah sepakat agar kekurangan penyaluran DBH Rp132 triliun segera dicairkan ke daerah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menjaga kemampuan fiskalnya, termasuk memenuhi belanja pegawai.

Menurut Said, pemerintah telah berkomitmen membantu daerah yang mengalami kesulitan fiskal. Komitmen itu, kata dia, juga telah dibahas dalam rapat pembahasan Laporan Semester APBN bersama DPR.

Said menilai kondisi seperti yang terjadi di Tidore seharusnya tidak berujung pada keresahan di kalangan PPPK. “Seharusnya tidak terjadi dalam kondisi seperti ini. Jangan sampai terjadi,” ujar Said.


Gedung DPR RI. Foto: MI/Susanto.

Meski demikian, politisi PDI Perjuangan itu meyakini persoalan fiskal tidak hanya dihadapi Tidore. Menurut dia, masih ada daerah lain yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui percepatan penyaluran DBH agar pelayanan publik dan pembayaran hak pegawai tetap terjaga.

Polemik di Tidore mencuat setelah ratusan PPPK dan ASN menggelar aksi unjuk rasa menyusul kekhawatiran terhadap status pekerjaan mereka di tengah tekanan fiskal yang dialami Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Aksi itu dipicu pernyataan pemerintah daerah mengenai kondisi keuangan yang tengah mengalami defisit, sebelum akhirnya Wali Kota Tidore menegaskan tidak akan merumahkan PPPK.